Jayapura, Jubi – Forum Mahasiswa Mamberamo Raya atau Mambra di Kota Jayapura minta Bupati Mamberamo Raya, Papua, Robbi Wilson Rumansara segera menanggapi pemalangan kantor instansi pemerintah di Mamberamo Raya oleh masyarakat.
Ketua Forum Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya Jorgen Tawane mengatakan, pemalangan puluhan kantor OPD itu dilakukan masyarakat sejak awal Juli.
Aksi ini sebagai bentuk protes, sebab pemerintah di kabupaten itu tidak berjalan maksimal selama dua bulan terakhir.
“Kami menyampaikan keprihatinan karena lumpuhnya aktivitas pemerintahan di sana, akibatnya masyatakat melakukan pemalangan. Kami mendesak bupati segera menanggapi hal ini,” kata Jorgen Tawane di Kota Jayapura, Papua, Jumat (11/07/2025).
Menurutnya, instansi pemerintah yang dipalang masyarakat tidak hanya kantor organisasi perangkat daerah atau OPD, juga kantor bupati dan DPRK.
“Masyarakat palang beberapa kantor di Kabupaten Mamberamo Raya karena selama dua bulan tidak ada pelayanan. Masyarakat tidak terima karena semua pejabat tinggal di Kota Jayapura. Masyarakat protes terhadap pemerintah dengan melakukan pemalangan,” ujarnya.
Katanya, mahasiswa dan masyarakat meminta semua penjabat Mamberamo Raya yang masih di luar daerah, segera kembali ke Mamberamo Raya. Bupati dan wakil bupati diingatkan lebih tegas terhadap para pimpinan OPD, untuk selalu berada di daerah melayani masyarakat.
“Masyarakat mau bupati dan wakil bupati [ada] di tempat, untuk mengontrol roda pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya. Karena sampai saat ini pemalangan masih berlangsung,” ucapnya.
Salah satu mahasiswa Mamberamo Raya, Hendrik Pitawa mengatakan, masyarakat hanya protes karena pemerintahan tidak berlangsung maksimal di Mamberamo Raya selama dua bulan terakhir. Bukan karena masalah lain.
“Kantor-kantor yang dipalang belum dibuka sampai saat ini, sehingga tidak ada aktivitas pemerintahan. Masyarakat meyampaikan belum bisa memdibuka pemalangan, sampai bupati ada di tempat,” kata Hendrik Pitawa.
Beberapa poin pernyataan sikap Forum Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya, diantaranya meminta pemerintah kabupaten harus lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat Mamberamo Raya.
Meminta Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya melibatkan intelektual, pemuda, dan toko adat untuk bisa memberikan kritik, saran, dan pendapat demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Mamberamo Raya.
Meminta Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya agar ada fungsi kontrol kepada semua instansi di Mamberamo Raya, supaya semua OPD tetapi fokus menjalankan tugas.
Meminta bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya menjelaskan kepada masyarakat terkait seratus hari kerja setelah dilantik menjadi kepala daerah.
Mahasiswa juga berharapan, masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang dari pihak yang tidak bertanggung jawab. (*)
Discussion about this post