Jayapura, Jubi – Mahasiswa dari berbagai daerah di Tanah Papua sepakat membentuk Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua atau AMPPTAP, untuk memperjuangkan perampasan tanah adat dan militerisme.
Kesepakatan membentuk AMPPTAP ini berawal dari diskusi terkait dampak dan perkembangan PSN di beberapa daerah di Tanah Papua yang digagas, Himpunan Mahasiswa pelajar Jayawijaya atau HMPJ di Asrama Nayak III, Kota Jayapura, Papua, Senin (6/10/2025) malam.
Solidaritas AMPPTAP dibentuk untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat terkait deforestasi hutan yang dilakukan pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional atau PSN, di beberapa daerah di Tanah Papua.
Koordinator Umum AMPPTAP, Vara Iyaba mengatakan pihaknya membentuk Front AMPPTAP untuk merespon dan menyuarakan isu deforestasi yang masif di Tanah Papua
“Kami akan terus mengkonsolidasi [dan] membangun kekuatan bersama untuk melawan segala bentuk kejahatan, front AMPPTAP akan berupaya dengan mahasiswa di beberapa daerah yang mengalami masalah yang sama terkait deforestasi,” kata Vara Iyaba.
Menurutnya, Front AMPPTAP akan membangun konsolidasi kepada mahasiswa di sejumlah daerah yang mengalami masalah yang sama akibat deforestasi hutan dan tanah adat
“Beberapa waktu ke depan, Front AMPPTAP akan menggelar aksi di kota Jayapura untuk menolak segala bentuk upaya untuk merampas sumber daya alam di tanah Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Korlap atau Wakorlap AMPPTAP, Kamus Bayage mengatakan segala bentuk upaya terutama PSN yang dilakukan pemerintah pusat tidak melibatkan masyarakat adat yang mendiami wilayahnya sejak lama.
“Membaca situasi di Papua terkait PSN, kami melihat [upaya] pemerintah melibatkan pemuda atau tokoh masyarakat adat adalah ilegal, karena mereka yang masuk dalam berbagai pertemuan membahas tanah, bukan berasal dari masyarakat adat setempat. Banyak yang mengatas namakan masyarakat adat,” kata Bayage.
Pemerintah pusat dan daerah diminta agar melibatkan seluruh masyarakat adat, sebab PSN merupakan ancaman yang serius bagi masyarakat adat.
“Karena hadirnya PSN di Merauke, Sorong, Keerom menjadi ancaman serius bagi masyarakat adat, kami tidak ingin itu terjadi di masyarakat hubula, AMPPTAP dibentuk untuk merespon itu,” ujarnya. (*)
Discussion about this post