Oleh : Cypri Jehan Paju Dale (*)
Pekan ini kita mengantar Paus Fransiskus ke peristirahatannya yang terakhir. Hidupnya dirayakan di seluruh dunia, karena tindakan dan ajarannya membawa pengaruh positif pada berbagai persoalan penting, melampaui dinding tembok Gereja Katolik.
Paus kelahiran Amerika Latin ini menjadi pelopor pembelaan pada lingkungan hidup, penghentian perang, penegakan hak asasi manusia, dan hormat pada masyarakat asli (masyarakat adat).
Melakukan reformasi di dalam Gereja, dia merintis jalan bagaimana seharusnya agama dapat menjadi berkat, terutama bagi orang kecil dan bagi alam, dan bukan sebaliknya.
Dengan warisan pengaruh sekuat itu, apakah Paus Fransiskus sudah melakukan sesuatu yang memadai untuk Papua?
Kapitalisme, Kolonialisme Baru, Genosida
Kita tahu bahwa Papua menghadapi berbagai persoalan yang menjadi pokok perhatian utama Paus Fransiskus.
Melalui Ensiklik Laudato Si yang termasyur itu, dan juga lewat Seruan Apostolik Laudate Deum, Paus Fransiskus mengajak semua orang untuk merawat bumi, yang disebutnya sebagai “rumah kita bersama” dan mengambil langkah mendesak untuk “mengatasi krisis iklim”.
Kata hutan muncul 14 kali dan kata laut 21 kali dalam ensiklik itu; hal yang menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kelestarian alam.
Dia bahkan secara khusus menyebut bahaya “penggantian hutan asli dengan perkebunan, biasanya monokultur,” yang “sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati yang tidak dapat bertahan bersama spesies baru yang ditanamkan.”
Sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia, sudah jutaan hektar tanah orang asli Papua dirampas dan hutan dibabat untuk proyek-proyek pertambangan, perkebunan, dan transmigrasi. Tiga juta hektar lainnya saat ini sedang diincar untuk apa yang disebut sebagai proyek strategis nasional untuk pangan dan energi.
Paus Fransiskus juga menggunakan semua wewenang yang ada padanya untuk mengkritisi perang dan mobilisasi kekerasan seperti di Ukraina, Sudan, Gaza/Palestina, Kongo, dan Myanmar.
Secara eksplisit dia mengutuk kekerasan dan meminta pemimpin bangsa-bangsa berhenti mengandalkan kekuatan militer dalam menyelesaikan masalah.
Dia tidak ragu menyebut kejahatan Israel atas Palestina sebagai genosida. Bahkan selama 18 bulan terakhir hidupnya, dia rutin melakukan komunikasi via telepon tiap malam dengan umat, pastor paroki, dan para pengungsi di Gereja Keluarga Kudus Gaza yang terus menderita akibat perang.
Seperti Palestina, Papua juga dilanda kekerasan yang berkepanjangan. Penguasaan tanah Papua dan eksploitasi sumber daya alamnya juga dilakukan dengan penuh kekerasan lewat operasi militer yang sudah berlangsung selama 60 tahun.
Sementara perang dan perampasan tanah serta operasi tambang terus berlanjut, ribuan orang meninggalkan kampung halamannya menjadi pengungsi. Data sejumlah lembaga advokasi hak asasi manusia, masih ada ribuan warga Papua yang mengungsi di hutan semenjak konflik di Nduga pada 2018.
Paus Fransiskus juga dengan keras mengkritik kapitalisme dan bentuk-bentuk baru dari kolonialisme yang menyebabkan penderitaan bagi penduduk pribumi di seluruh dunia.
Bahkan, sebagai Paus dia meminta maaf atas keikutsertaan Gereja Katolik dalam sejarah penindasan dan penjajahan bangsa-bangsa pribumi.
Dalam kunjungannya ke Bolivia pada 2015, dia berkata, “Saya katakan ini kepada Anda dengan penyesalan: banyak dosa berat telah dilakukan terhadap penduduk asli Amerika atas nama Tuhan”.
Ia menambahkan, “Saya dengan rendah hati meminta pengampunan, tidak hanya atas pelanggaran Gereja sendiri tetapi juga atas kejahatan yang dilakukan terhadap penduduk asli selama apa yang disebut sebagai penaklukan Amerika.”
Permintaan maaf yang sama disampaikannya saat mengunjungi Kanada pada tahun 2022 terkait “kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sekian banyak orang Kristen terhadap masyarakat pribumi”. Dia juga mengatakan bajwa “banyak orang Kristen mendukung mentalitas kolonial dari kekuasaan yang menindas masyarakat pribumi”.
Di Papua, ekspansi kapitalisme dan penguasaan kolonial bukan hanya kejadian di masa lalu, tetapi kenyataan yang terus terjadi hingga hari ini, bahkan semakin menjadi-jadi. Ekosida dan genosida yang menjadi keprihatinan Paus adalah ancaman nyata di Tanah Papua.
Dan Gereja-Gereja, termasuk Gereja Katolik, tidak hanya menyangkal hak-hak penentuan nasib sendiri orang Papua di masa lalu, tetapi sebagian elitnya masih terus bekerja dengan kekuatan kapitalistik dan kolonial untuk memuluskan proyek-proyek pembangunan yang merampas tanah dan merusak hutan ruang hidup penduduk asli Papua dari berbagai suku.
Singkatnya, kalau ada wilayah di mana seluruh ajaran dan teladan tindakan Paus Fransiskus terkait dengan bumi dan masyarakat adat memiliki relevansi paling urgen, Papua adalah tempatnya.
Itulah sebabnya, banyak pihak yang mengerti persoalan Papua dan terutama orang Papua sendiri selama 12 tahun kepemimpinan Paus Fransiskus berharap agar ia memberi perhatian dan berbuat sesuatu yang konkret untuk Papua.
Usaha Mendapat Perhatian Paus
Selama bertahun-tahun, Orang Papua merasa bahwa otoritas tertinggi Gereja Katolik universal tidak peduli atau mengabaikan Papua. Bahkan mereka merasa didiskriminasi di dalam Gereja Katolik sendiri.
Salah satu persoalan yang disuarakan pada awal-awal Paus Fransiskus terpilih adalah bahwa dari enam keuskupan di Tanah Papua, tidak ada Uskup Orang Asli Papua. Itu sebabnya mereka mencari berbagai cara untuk didengarkan oleh Paus Fransiskus, setidaknya dengan memberi kesempatan bagi Orang Asli Papua menempati posisi strategis dalam hierarki Gereja Katolik, seperti uskup..
Keluhan-keluhan itu mereka sampaikan langsung kepada Paus, karena merasa bahwa para uskup di Papua dan di Indonesia tidak peduli dengan persoalan Orang Asli Papua atau karena mereka dinilai menjadi bagian dari masalah.
Selama periode 2015-2025, di Papua sering kali terjadi demonstrasi yang mengkritik sikap uskup yang dinilai “lebih banyak diam ketimbang bersuara untuk masalah ketidakadilan yang dialami oleh orang asli Papua.”
Kritik juga diarahkan kepada Uskup Agung Merauke yang dianggap bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan pemerintah untuk realisasi proyek-proyek kontroversial di Papua Selatan dan menutup mata pada kerugian yang dialami umatnya sendiri.
Elit Gereja Katolik Indonesia juga tak luput dari kritik karena pilihan sikap ultra-nasionalisme, yang dalam rangka mendukung proyek negara kesatuan Indonesia cenderung mengabaikan hak orang asli Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Bahkan, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo dikritik keras saat menjadi Ketua Konferensi Waligereja Indonesia karena pernyataannya bahwa “Sikap Gereja Katolik yang resmi terhadap masalah Papua itu sangat jelas, yaitu mendukung sikap pemerintah, karena dijamin undang-undang internasional”.
Merasa bahwa sikap ultra-nasionalis dan kecenderungan rasisme di dalam elit Gereja Katolik Indonesia merugikan, orang Papua meyakini pentingnya Paus menghentikan siklus eksklusi orang Papua, termasuk dengan mengangkat uskup dari orang Papua sendiri.
Mereka juga berusaha agar Paus menyebut Papua dalam pernyataan dan doa-doanya, sebagaimana yang dia biasa lakukan untuk Palestina, Ukraina atau Myanmar.
Harapan itu disampaikan antara lain melalui surat berbungkus noken yang dititipkan melalui 20 Uskup dari negara-negara Melanesia yang melakukan kunjungan ke Jayapura pada April 2016.
Ketika muncul rencana kunjungan Paus ke Asia dan Pasifik, banyak pihak di Papua benar-benar berharap bahwa ia juga berkunjung ke Tanah Papua.
Sama seperti kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timor Leste pada tahun 1992, kunjungan Paus ke Papua diharapkan tidak hanya mendatangkan berkat rohani, tetapi juga membuka mata seluruh dunia untuk melihat realitas yang sedang terjadi di Papua.
Harapan itu memang kemudian tidak terwujud ketika paus jadi berkunjung pada September tahun lalu. Seorang kawan bahkan menilai itu adalah harapan yang tidak realistis, karena tidak mungkin diizinkan oleh otoritas negara Indonesia. “Wartawan asing atau Pelapor Khusus PBB saja tidak diizinkan Pemerintah Indonesia untuk datang ke Papua, apalagi kunjungan Paus”, kata kawan itu dengan getir.
Kendati Paus tidak ke Papua, orang Papua tetap berupaya memanfaatkan momen kunjungan itu untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Tidak main-main, sebuah buku dalam bahasa Indonesia dan Italia dipersiapkan untuk disampaikan kepada Paus Fransiskus. Buku berjudul “Doa dan Harapan Umat Katolik Papua Kepada Bapa Suci Paus Fransiskus” itu secara eksplisit menyebut bahwa “kami terancam, Bapa Suci bersuara dan bertindak untuk selamatkan kami dari ancaman kepunahan.”
Bersamaan dengan itu, Jalan Salib keprihatinan diadakan di jalanan kota Jayapura dan di depan Kedutaan Vatikan di Jakarta. Sekelompok aktivis Papua juga melakukan aksi damai dengan mengangkat poster-poster yang mendesak kepedulian Gereja Katolik saat Paus Fransiskus melintasi jalanan ibukota Jakarta.
Dari pedalaman Boven Digoel, pemimpin masyarakat adat Awyu yang sekaligus pegiat gerakan “Salib Merah” mengirimkan pesan video yang meminta perhatian Paus Fransiskus. Salib Merah merupakan gerakan kultural-religi masyarakat adat Papua untuk menghadang konsesi perkebunan yang merusak hutan adat mereka.
Bukan hanya umat awam, para pastor orang asli Papua –yang di Papua disebut pastor pribumi—juga berharap bahwa perhatian Paus Fransiskus membawa harapan baru bagi Tanah Papua.
Kode Halus, Kode Keras
Bertolak belakang dengan berbagai harapan itu, Paus Fransiskus tidak sedikit pun berbicara tentang masalah Papua, persoalan HAM dan deforestasi, selama kunjungannya ke Indonesia.
Namun, apakah itu berarti bahwa dia tidak mendengarkan teriakan minta tolong orang Papua?
Kendati tidak memungkinkan untuk datang ke Tanah Papua dan tidak berbicara secara eksplisit tentang masalah Papua, selama kepemimpinannya, Paus Fransiskus telah memberi kode halus dan kode keras tentang masalah Papua, dengan pesan yang eksplisit.
Kode halus itu terkait pilihan berkunjungan ke satu kota kecil di Papua Nugini, Vanimo. Jika dalam kunjungan di Indonesia hanya terpusat di Jakarta, di Papua Nugini, Paus tidak hanya mengunjungi ibu kota Port Moresbi.
Dia menyempatkan diri berkunjung ke Vanimo yang berpenduduk 12,000 jiwa dan hanya berjarak 97 km dari Kota Jayapura atau 45 km dari perbatasan Papua Barat yang saat ini menjadi bagian Indonesia. Karena jarak yang dekat itu, banyak di antara orang Papua yang mendatangi Vanimo untuk bisa bertemu Paus.
Barangkali dari segi jumlah, penduduk Vanimo hanyalah 14% dari 86.000 orang yang menyambutnya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, Vanimo adalah tempat terdekat yang paling memungkinkan untuk didatangi Paus untuk merasakan denyut nadi dan membawa berkat bagi orang Papua di Papua Barat.
Hubungan diplomatik Vatikan dengan Indonesia, serta posisi Konferensi Waligereja Indonesia terkait dengan persoalan Papua di Indonesia tidak memungkinkan bagi Paus untuk datang ke Papua atau bicara tentang hak-hak masyarakat Papua secara terang benderang, apalagi saat kunjungannya di Jakarta.
Kunjungan ke Vanimo ini adalah sebuah kode halus yang pesannya jernih, bahwa ia memberi perhatian pada orang Papua. Kendati sederhana, dia sudah melakukan apa yang paling mungkin bisa dilakukan.
Paus Fransiskus juga mengirimkan kode keras. Setelah mendengar kritikan bahwa tidak adanya Uskup Orang Asli Papua di enam keuskupan di Tanah Papua adalah sebuah bentuk diskriminasi rasial seakan-akan rahim mama-mama Papua tidak sanggup melahirkan seorang uskup, pada 2022 ia memilih Uskup Yanuarius Theofilus Matopai You sebagai sebagai Uskup Jayapura.
Kabar pentahbisan uskup pertama dari Orang Asli Papua ini setelah lebih dari satu abad Gereja Katolik hadir di Papua menjadi kabar gembira bagi orang Papua. Hal itu juga menjadi berita utama media-media arus utama di Indonesia dan menjadi berita di media-media Katolik internasional.
Tidak berhenti di situ. Hanya beberapa saat sebelum mengakhiri perziarahannya di dunia, bulan lalu Paus Fransiskus menetapkan Pastor Bernard Baru, OSA sebagai Uskup Timika.
Uskup Orang Asli Papua kedua ini dikenal sebagai tokoh yang selama ini ikut bersuara lantang terhadap persoalan kemanusiaan di Papua
Prinsip Subsidiaritas: ke mana arah Gereja di Papua dan Indonesia?
Gereja Katolik dikenal hierarkis dengan peran Paus yang sangat sentral dalam hal doktrin dan ajaran. Namun, ada satu prinsip pengorganisasian penting yang menjadi panduan dalam cara Gereja Katolik menyelesaikan masalah pelik seperti di Papua dan Indonesia, yakni prinsip subsidiaritas.
Pada intinya, menurut prinsip itu, suatu masalah sosial dan politik harus mulai ditangani oleh komunitas atau para pihak yang terkait langsung, mulai dari lingkup yang paling dekat atau kecil dan secara bertahap didukung atau diikuti oleh otoritas lebih tinggi.
Prinsip ini terkait erat dengan prinsip pemberdayaan dan partisipasi langsung dari para pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah, tanpa menunggu campur tangan dari otoritas pusat atau otoritas yang jauh. Juga prinsip tanggung jawab dari orang-orang yang memiliki masalah dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikannya.
Memang bukan tugas Paus untuk menyelesaikan persoalan Papua dan persoalan Indonesia secara konkret. Persoalan Papua atau Indonesia adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh orang Papua dan orang Indonesia sendiri.
Dengan menentang kebrutalan kapitalisme dan kolonialisme baru serta meminta maaf atas keterlibatan Gereja atas kekejaman terhadap masyarakat pribumi di berbagai belahan bumi di masa lalu, Paus Fransiskus mewariskan pesan penting untuk Gereja di Papua dan di Indonesia.
Kini dia sudah pergi. Kendati mungkin tidak semaksimal seperti yang diharapkan banyak orang yang peduli pada persoalan Papua, dia sudah melakukan apa yang seharusnya dan paling mungkin dia lakukan.
Sekarang arah Gereja Katolik Papua tidak lagi hanya ditentukan oleh uskup-uskup dari Indonesia seperti sebelumnya.
Dua uskup dari Orang Asli Papua, bersama dengan penduduk Papua dari berbagai denominasi Gereja dan agama mengemban tugas untuk melanjutkan agenda-agenda penegakan hak asasi manusia, perlindungan hutan, dan penghentian operasi kolonial atas masyarakat asli Papua. Juga tugas gereja-gereja di Indonesia, bersama semua orang berkehendak baik dari berbagai agama, untuk mencegah ekosida dan genosida terjadi di Papua.
Sebab, perampasan tanah, pengrusakan hutan, diskriminasi rasial, pelanggaran HAM, kekerasan terhadap penduduk pribumi, singkatnya “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan”. Juga tidak sesuai dengan semangat Kekristenan dan semua agama di bumi.
Paus Fransiskus telah mewariskan semangat perlawanan terhadap semua itu lewat ajaran dan tindakannya. Kini, tugas Gereja Katolik di Indonesia dan di Papua, bersama semua orang yang berkehendak baik, untuk melanjutkannya dengan langkah-langkah lebih konkret dan komprehensif.
(*) Anthropolog yang mempelajari Kekristenan Pribumi, Masyarakat Adat dan Politik Pembangunan di Tanah Papua.
Discussion about this post