Triliunan Hilang, Masa Depan Terabaikan: Kisah Dana Abadi Papua yang Tak Pernah Ada

Oleh : Agus Sumule

Angka Rp171 miliar seharusnya bukan persoalan besar. Namun hari ini, ia justru menjadi beban yang terasa berat.

Angka itu muncul dalam artikel berjudul “Beasiswa Siswa Unggul Papua, Antara Keberhasilan dan Kekacauannya” yang dimuat di teras.id/jubi-id pada 21 Maret 2026. Mengutip Anton Mirin, Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Papua, disebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk membayar beasiswa mahasiswa Siswa Unggul Papua pada 2026 mencapai Rp171 miliar—berdasarkan invoice yang dibayarkan pada 2025.

Pada saat yang sama, terdapat fakta lain yang jauh lebih mengusik: SiLPA Provinsi Papua tahun 2025 mencapai sekitar Rp450 miliar. Dana yang tidak terpakai. Dana yang seharusnya dapat menjadi jembatan menuju masa depan.

Di sinilah ironi itu menjadi nyata.

Dua dekade lalu, sebenarnya pernah ada gagasan sederhana namun visioner: menyisihkan Rp100 miliar setiap tahun ke dalam Dana Abadi. Bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk dijaga, dikelola, dan diwariskan manfaatnya lintas generasi.

Gubernur Bas Suebu memulai langkah itu dengan menghimpun sekitar Rp500 miliar hingga akhir masa jabatannya pada 2011. Dua gubernur caretaker setelahnya masing-masing menambahkan Rp100 miliar. Sebuah fondasi awal yang menjanjikan.

Seandainya kebijakan itu diteruskan secara konsisten dan dikelola secara profesional dengan imbal hasil yang wajar, hari ini Papua seharusnya memiliki Dana Abadi sekitar Rp3,7 triliun. Bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kekuatan nyata yang terus bekerja menghasilkan manfaat.

Dengan nilai tersebut, hasil pengelolaan dana bisa mencapai sekitar Rp185 hingga Rp220 miliar per tahun—lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan beasiswa Rp171 miliar tanpa menyentuh pokok dana. Artinya, beasiswa tidak lagi menjadi beban, melainkan bagian dari sistem pembiayaan yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, jika sejak awal Provinsi Papua Barat juga menyisihkan Rp100 miliar setiap tahun, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua berkontribusi Rp20 miliar per tahun, maka akumulasi Dana Abadi hari ini bisa melampaui Rp10 triliun. Sebuah kekuatan fiskal yang mampu mengubah wajah pendidikan Papua secara mendasar.

Namun semua itu tidak terjadi.

Yang tersisa hari ini adalah kenyataan pahit: kebutuhan Rp171 miliar terasa berat, padahal peluang membangun fondasi triliunan rupiah pernah terbuka lebar.

Ini bukan sekadar kegagalan teknis dalam pengelolaan anggaran. Ini adalah kegagalan dalam membayangkan masa depan. Kegagalan menjaga kesinambungan kebijakan. Dan yang paling menyedihkan, kegagalan ini kini ditanggung oleh generasi muda Papua—mereka yang seharusnya menjadi pelaku utama perubahan.

Dana Abadi bukan sekadar instrumen keuangan. Ia adalah pernyataan komitmen: bahwa sebuah daerah percaya pada masa depannya sendiri. Bahwa pendidikan bukanlah beban pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang. Bahwa setiap rupiah yang disisihkan hari ini adalah harapan yang ditanam untuk hari esok.

Ketika Dana Abadi itu tidak pernah benar-benar dibangun, yang hilang bukan hanya triliunan rupiah.

Yang hilang adalah waktu.
Yang hilang adalah kesempatan.
Dan yang paling mahal: masa depan.

Kini, alasan untuk menunda sudah tidak ada lagi.

Papua bukan lagi satu provinsi. Ada enam provinsi, enam pusat kekuatan fiskal, enam peluang untuk memulai kembali dengan arah yang benar.

Jika setiap pemerintah provinsi berani menyisihkan Rp100 miliar per tahun, dan setiap kabupaten/kota mengambil bagian dengan Rp20 miliar, maka masa depan tidak perlu lagi dibayangkan—ia bisa mulai dibangun hari ini.

Tidak perlu menunggu sempurna.
Tidak perlu menunggu kaya.
Tidak perlu menunggu krisis berikutnya.

Mulailah sekarang.

Tetapkan kebijakan. Kunci anggaran. Lindungi Dana Abadi dari godaan politik jangka pendek. Jadikan ia warisan, bukan proyek.

Karena setiap tahun yang ditunda bukan sekadar kehilangan Rp100 miliar—tetapi kehilangan akumulasi triliunan di masa depan.

Dan jika penundaan itu terus terjadi, maka ini bukan lagi sekadar kegagalan mengelola anggaran.

Ini adalah keputusan sadar untuk menunda—bahkan mengorbankan—masa depan anak-anak Papua.(*)

( Penulis adalah Dosen di Universitas Papua )