Sentani, Jubi – Ketua Kelompok Kerja atau Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Natalia B. Wona yakin Sumber Daya Manusia atau SDM perempuan Papua saat ini sudah mumpuni dalam bidang politik.
Untuk itu, ia mengimbau kepada perempuan Papua dari delapan Kabupaten dan satu kota di wilayah adat Tabi dan Saireri yang terpanggil untuk melayani orang asli Papua dalam kursi DPRK atau DPRP itu menyiapkan diri secara kualitas dan kuantitas untuk mendapatkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam mekanisme pengangkatan.
“Ayo mari daftarkan diri mengikuti seleksi sehingga kita dapat bersinergi membangun Papua ini atas dukungan melalui tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Kita perempuan optimis mewakili perempuan Papua akan duduk di DPRP dan DPRK dengan memenuhi kuota 30 persen bahkan mungkin kita mencapai 40 persen begitu,” kata Natalia melalui diskusi daring, di Kota Jayapura, Papua, Selasa (25/6/2024).
Natalia B. Wona mengatakan, diselenggarakannya kegiatan ini berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat langsung pada bulan April 2024. Bahwa pihaknya mendapatkan banyak isu-isu perempuan yang mesti diperjuangkan secara serius oleh MRP Pokja Perempuan. Sebab pokja perempuan memiliki legitimasi kewenangan pada UU No 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua pasal 20 poin D.
“Di sana menyatakan untuk memperhatikan dan menyalurkan pengaduan aspirasi masyarakat adat, umat beragama dan kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya,” ujarnya.
Kepala Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Papua Rihanna Lampong mengatakan perlu memperhatikan sekurang-kurangnya 30 persen dari unsur perempuan itu, dan bisa melebihi angka tersebut. Perempuan Papua silakan pada saatnya berkompetisi menunjukkan kemampuannya.
“Saya yakin perempuan orang asli Papua pasti bisa karena banyak perempuan yang berprestasi bergelar doktor yang tidak diragukan lagi, tinggal bagaimana dia memenuhi syarat. Mari kita berjuang mendukung perempuan itu yang paling utama, saya dukung perempuan,“ katanya.
Aktivis perempuan Papua Frederika Korain mengatakan Perempuan Papua harus ada dalam dunia politik yaitu politik lokal di Papua. Karena perubahan Papua menjadi lebih baik itu tidak hanya diatur oleh laki-laki saja tapi perempuan juga punya andil yang sangat besar.
“Misalnya kalau di rumah orang lapar, maka yang pergi masak ke dapur dan siapkan makan adalah perempuan, itu artinya perempuan punya potensi yang sangat besar untuk bisa membuat perubahan di tanah Papua,” kata Korain, perwakilan aktivis Perempuan.
Sementara, Dosen Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Dr. Yusak E. Reba, S.H., M.H mengingatkan kepada Panitia Seleksi bahwa sesuai Peraturan Gubernur atau pergub No 43 Tahun 2024 tentang Tata cara pengisian anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan dan untuk DPRP. Jadi presentase 30 persen itu jangan diabaikan, tetapi kuota itu mesti dipenuhi.
“Kita letakkan pengharapan ini pada panitia seleksi. Apakah mereka akan peka dan responsif gender atau tidak sebab kalau kita lihat penyusun peraturan sudah memberi komitmen untuk memproteksi keterwakilan perempuan untuk duduk di DPRK maupun DPRP,” katanya.(*)
Discussion about this post