Jayapura, Jubi – Sejumlah tokoh di Papua menyebut program perekrutan anggota Polri 2024 di Bumi Cenderawasih berpihak pada masyarakat asli Papua. Di dalam kebijakan penerimaan, terdapat kuota khusus bagi anak kepala suku karena tujuan dari penerimaan bintara adalah untuk penempatan pada Kepolisian Daerah atau Polda di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
Tokoh Papua dan juga merupakan mantan Panglima tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM wilayah Victoria, Lambert Pekikir di Kabupaten Keerom, Kamis (30/5/2024) menyatakan dukungan dan apresiasi program penerimaan 2.000 anggota Polri di lingkungan Kepolisian Daerah Papua.
Lambert Pekikir menilai keberpihakan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Mathius D. Fakhiri terhadap generasi muda Papua, khususnya orang asli Papua dan anak-anak para ondofolo atau kepala suku dalam penerimaan anggota Polri sangat tepat dan patut didukung seluruh masyarakat Papua dimanapun.
“Saya ucapkan banyak terima kasih, selama kepemimpinan Kapolda Fakhiri membuat situasi Tanah Papua aman, damai dan tertib. Itu sangat luar biasa. Kalau orang Papua Nugini bilang number one,” katanya.
Meskipun ada kekhususan, Pekikir tetap meminta kepada jenderal bintang dua (Fakhiri) untuk tetap memperhatikan anak-anak asli Papua yang ingin menjadi anggota polisi.
“Berikan peluang sebesar-besarnya kepada anak-anak Papua dalam tes-tes berikutnya. Artinya untuk anak-anak Papua diprioritaskan lebih khusus anak-anak perbatasan Kabupaten Keerom,” ujarnya.
Sementara kepada anak-anak Papua, Lambert Pemikir berpesan untuk tidak mengabaikan kriteria maupun aturan yang sudah ditetapkan dalam penerimaan polisi.
Jangan karena merasa anak kepala suku, anak kepala kampung, dan anak kepala distrik akhirnya mengabaikan semua persyaratan yang sudah ditentukan.
“Cobalah untuk bersaing lewat mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Polri dalam program penerimaan 2.000 anggota Polri. Yang paling penting jaga kesehatan, dan jangan terlibat dengan hal-hal yang melanggar hukum seperti mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan lainnya. Jaga kesehatan dan diri kalian agar bisa diterima di institusi kepolisian Republik Indonesia,” tegasnya.
Ketua Dewan Adat Aplim Apom Sibilki Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Engelbertus Uropmabin mengatakan kebijakan 2000 orang untuk menjadi polisi sangat dibutuhkan guna meningkatkan keamanan dan kedamaian di wilayah ini.
“Dengan penambahan kuota ini, diharapkan semakin banyak putra-putri Papua yang dapat bergabung dengan Polri, sehingga dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kesempatan lebih luas bagi pemuda Papua, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memastikan keamanan dan stabilitas di wilayah yang sering dihadapkan pada berbagai tantangan keamanan,” kata Uropmabin.
Hal yang sama disampaikan Ketua Tim Kerja Majelis Rakyat Papua Untuk Penanganan Aspirasi dan Permasalahan orang asli Papua (OAP), Benny Sweny. Ia menilai, program rekrutmen 2.000 Bintara merupakan bentuk upaya Polri dalam memberikan pelayanan dan keamanan yang optimal kepada masyarakat Papua.
“Kami menyambut baik dengan kebijakan yang diberikan Kapolri. Saya menyampaikan terima kasih atas kebaikan Bapak Kapolri dan semoga jasa baik ini selalu diberkati oleh Tuhan. Atas nama masyarakat Papua, kami mengucapkan terima kasih,” kata Benny.
Benny mengapresiasi dan menaruh harapan masyarakat Papua terhadap upaya Polri dalam memberdayakan putra-putri Papua pada Institusi Kepolisian untuk mengabdi kepada masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Kapolri atas kebijakannya yang menambahkan kuota penerimaan anggota Polri pada Polda Papua yang telah memberikan kuota kepada Putra-putri Papua,” ujarnya.
Sementara Kepala Kantor Komnas HAM Provinsi Papua selaku Tim Pengawas Eksternal Rekrutmen Polri Polda Papua, Frits Ramandey menyampaikan ada kebijakan afirmatif dalam penerimaan anggota Polri, yang mana penurunan dari usia 21 tahun menjadi 25 tahun.
Selain itu dari seluruh tahapan seleksi, Polda Papua telah melibatkan unsur eksternal dalam rangka memastikan seluruh tahapan-tahapan seleksi berjalan transparan dan humanis sebagai sebuah bentuk keterbukaan terhadap proses rekrutmen itu sendiri.
Sebagai Komnas HAM yang memiliki kesepahaman dengan Mabes Polri, Ramandey berharap, seluruh upaya inovasi-inovasi bisa terus dilakukan dalam rangka perekrutan Polisi yang Presisi.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri yang memiliki kebijaksanaan kearifan yang memberikan kuota 10.000 untuk Polda Papua yang tahapannya setiap tahun merekrut 2000 Bintara Polri sebagai sebuah keberpihakan bagi orang Papua,” ujarnya.
Terpisah salah satu orang tua calon siswa, Hengky Mambrasar mengatakan dengan adanya penerimaan 2.000 anggota Polri di wilayah Polda Papua membuka peluang besar bagi anaknya dan anak-anak muda Papua lainnya karena mengedepankan kekhususan bagi warga Papua.
“Terima kasih Bapak Kapolri dan Kapolda atas kebijakannya yang menerima peserta didik Bintara Polri tahun anggaran 2024 ini sebanyak 2.000 orang,” kata Mambrasar.
Ia menilai, program penerimaan anggota Polri selama 5 tahun membuka kesempatan besar bagi anak-anak Papua sehingga harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Ini merupakan kebijakan yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada kami. Ini merupakan bukti bahwa generasi kami juga dibutuhkan dan diperhatikan oleh pimpinan Polri,” ujarnya. (*)
Discussion about this post