Jayapura, Jubi — Anggota parlemen Prancis dengan selisih suara tipis menyetujui penundaan pemilihan provinsi di Kaledonia Baru hingga paling lambat 28 Juni 2026, dalam pemungutan suara penting yang digelar di Paris, Selasa (28/10/2025).
Keputusan ini diambil menjelang kunjungan Naïma Moutchou, Menteri Luar Negeri baru Prancis, ke wilayah Pasifik tersebut untuk melanjutkan pembahasan mengenai masa depan politik Kaledonia Baru.
Pemungutan suara berlangsung di Majelis Nasional, di tengah perpecahan tajam antarpartai nasional. Dikutip dari RNZ Pasifik, Kamis (30/10/2025), hasilnya menunjukkan 279 anggota parlemen mendukung penundaan dan 247 menolak rancangan undang-undang “Organik Konstitusional”.
Di Senat (Majelis Tinggi), pemungutan suara berikutnya berlangsung dalam suasana yang lebih tenang dengan hasil 298 mendukung dan 39 menolak, yang dianggap hanya sebagai formalitas sebelum diserahkan ke Dewan Konstitusi Prancis untuk uji kelayakan konstitusional.
Pemilu provinsi Kaledonia Baru telah beberapa kali tertunda. Awalnya dijadwalkan Mei 2024, kemudian ditunda karena kerusuhan, lalu mundur lagi dari Desember 2024 ke November 2025.
Penghapusan Rujukan ke Perjanjian Bougival
Dalam pembahasan terakhir, komite bipartisan Parlemen Prancis memodifikasi teks RUU yang semula berisi tiga paragraf, dengan menghapus semua rujukan terhadap Perjanjian Bougival, yang ditandatangani pada Juli 2025 di dekat Paris.
Perjanjian Bougival sejatinya dirancang sebagai cetak biru bagi masa depan status Kaledonia Baru. Dokumen itu memuat rencana menjadikan wilayah tersebut sebagai “negara” di dalam Republik Prancis, dengan kewarganegaraan baru dan pelimpahan sebagian kekuasaan dari Paris ke Nouméa, termasuk urusan luar negeri.
Namun, FLNKS (Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis) — salah satu kekuatan utama pro-kemerdekaan — kemudian menarik dukungannya. Mereka menilai isi perjanjian tidak sejalan dengan tujuan mencapai kedaulatan penuh, melainkan hanya menawarkan “daya tarik semu kemerdekaan”.
Komite bipartisan kemudian menambahkan subjudul baru pada RUU tersebut: “untuk memungkinkan dilakukannya diskusi konsensual mengenai masa depan kelembagaan Kaledonia Baru.”
Pelapor RUU, Philippe Gosselin dari Partai Les Républicains (tengah-kanan), menyebut perubahan itu sebagai “pesan politik kepada FLNKS”.
Sikap FLNKS dan Ketegangan Politik
Tokoh pro-kemerdekaan Emmanuel Tjibaou, yang juga memimpin partai Union Calédonienne dan duduk di Majelis Nasional, menegaskan penolakannya terhadap RUU yang telah dimodifikasi.
Menurutnya, penundaan pemilu adalah bentuk “penyangkalan demokrasi.”
“RUU ini awalnya ditujukan untuk menunda pemilu agar Bougival bisa diterapkan. Sekarang mereka menghapus penyebutan Bougival, tetapi tetap menunda pemilu. Ini tidak masuk akal,” ujarnya.
FLNKS berencana menggelar pawai damai pada Jumat, 31 Oktober 2025, untuk menentang penundaan tersebut.
Sementara itu, anggota parlemen pro-Prancis dari Kaledonia Baru, Nicolas Metzdorf, menilai meski nama Bougival dihapus, substansi perjanjian itu tetap akan menjadi dasar pembicaraan.
“Semua orang tahu kita akan terus bernegosiasi berdasarkan Bougival, karena itu adalah rancangan paling maju sejauh ini,” katanya.
Kunjungan Menteri Luar Negeri Baru
Naïma Moutchou dijadwalkan tiba di Nouméa pada Sabtu, 1 November 2025. Sejak dilantik awal Oktober dalam kabinet kedua Perdana Menteri Sébastien Lecornu, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dialog dengan seluruh pihak.
“Pendekatan saya akan didasarkan pada dialog, konsistensi, dan rasa hormat. Tidak ada yang perlu terburu-buru. Tujuannya adalah memperjelas dan menyempurnakan kesepahaman bersama,” katanya.
Moutchou sebelumnya telah mengadakan pertemuan virtual selama beberapa jam dengan para pemimpin politik Kaledonia Baru untuk mempersiapkan kunjungan tersebut.
Isu Daftar Pemilih dan Ketegangan Sosial
Salah satu isu paling sensitif dalam teks Bougival adalah usulan untuk mencabut pembatasan daftar pemilih lokal.
Sejak diberlakukannya Perjanjian Nouméa (1998), hanya warga yang lahir atau menetap di Kaledonia Baru sebelum tahun itu yang berhak memilih dalam pemilu lokal.
Rencana baru membuka hak pilih bagi warga Prancis yang telah bermukim setidaknya 15 tahun, serta mereka yang lahir setelah 1998 — berpotensi menambah sekitar 40.000 pemilih baru.
Perubahan ini diyakini menjadi pemicu utama kerusuhan sipil pada Mei 2024 yang menewaskan 14 orang, menyebabkan kerugian material lebih dari €2 miliar, dan menurunkan PDB Kaledonia Baru sebesar 13,5 persen.
Anggota parlemen Arthur Delaporte (Partai Sosialis) menegaskan bahwa partainya tidak akan mendukung reformasi konstitusional yang tidak lahir dari konsensus nasional.
“Tidak boleh ada passage en force (pemaksaan) dalam proses ini,” ujarnya, mengingatkan rapuhnya stabilitas politik Prancis saat ini.
Perdana Menteri Lecornu sendiri telah dua kali selamat dari mosi tidak percaya sejak membentuk kabinet keduanya pada September 2025, setelah kabinet pertamanya hanya bertahan 14 jam. (*)
Discussion about this post