Jayapura, Jubi — Parlemen PNG telah mengesahkan anggaran negara yang berfokus pada keamanan di tengah peringatan keras dari kedua belah pihak yang menyerukan transparansi dan akuntabilitas.
Ketika Ketua Komite Rencana dan Anggaran DPR, Joseph Yopyyopi, menyampaikan penilaiannya terhadap anggaran nasional Papua Nugini 2026, majelis mengharapkan detail teknis. Namun, yang mereka dapatkan justru peringatan keras.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 memiliki skala yang sedemikian besar sehingga membutuhkan asumsi-asumsi yang ketat dan realistis,” ujarnya sebagaimana dilansir RNZ Pasifik, Rabu (3/12/2025).
“Ketika angka-angka terus melampaui realitas ekonomi, kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat terancam,” tambahnya.
Dalam salah satu dari sedikit momen langka dalam politik PNG, suara-suara di pemerintahan dan oposisi menyatakan keprihatinan mendalam bahwa “anggaran rekor” gagal diterjemahkan menjadi layanan dasar di lapangan.
Saat sebagian besar tokoh politik senior berbaris untuk berbicara, mereka terbagi berdasarkan loyalitas partai dan sejarah politik, tetapi bersatu dalam satu hal: angka-angka dalam anggaran tidak lagi sesuai dengan realitas kehidupan rakyat biasa Papua Nugini.
Pernyataan mereka sangat kontras dengan pandangan optimistis Menteri Keuangan Ling-Stuckey dan Perdana Menteri James Marape.
Anggaran Semakin Besar, Layanan Semakin Buruk
Komite Yopyyopi menyampaikan salah satu penilaian paling serius sejauh ini mengenai posisi fiskal pemerintah. Meskipun anggaran rekor sebesar K$30,9 miliar (sekitar NZ$12,4 miliar)—terbesar dalam sejarah PNG—komite menemukan asumsi pendapatan yang “terlalu optimistis”, krisis arus kas yang terus-menerus, dan tunggakan yang terus meningkat.
Kekhawatiran itu bukan hal abstrak.
Pusat-pusat kesehatan telah ditutup. Pemerintah provinsi melaporkan hanya menerima sebagian kecil dana hibah fungsional mereka. Sekolah, rumah sakit, dan jalan-jalan pedesaan semakin memburuk. Di banyak distrik, operasi garda terdepan yang paling mendasar telah terhenti.
Gubernur East Sepik, Allan Bird, bahkan lebih tegas lagi.
“Masyarakat kami menyaksikan perdebatan ini dan mengajukan satu pertanyaan sederhana: kapankah anggaran rekor ini akan menghasilkan solusi rekor?”
Bird mencatat klinik yang terdaftar tanpa obat-obatan, guru tanpa materi, provinsi yang terpaksa membeli perlengkapan darurat dari anggaran terbatas mereka sendiri, serta keluarga yang berjuang menghadapi biaya hidup meningkat dan pasokan listrik tidak konsisten.
Ia menggambarkan anggaran 2024 dan 2025 sebagai “anggaran palsu” — alokasi dicetak di atas kertas tetapi tidak pernah dirilis.
Menurut Bird, kesenjangan antara ambisi anggaran nasional dan realitas di masyarakat kini begitu lebar sehingga menjadi pertanyaan soal kejujuran.
“Ini lebih dari sekadar inkompetensi,” ujarnya. “Ini adalah ketidakjujuran mendasar dalam pertanggungjawabannya kepada Parlemen dan rakyat.”
Sistem yang Berjuang karena Bebannya Sendiri
Mantan Perdana Menteri Peter O’Neill — yang pernah menjadi arsitek beberapa anggaran terbesar PNG — menyuarakan keprihatinan serupa, meski dari sudut pandang politik berbeda.
Ia mengingatkan bahwa menjalankan defisit bukanlah masalah jika pinjaman diarahkan pada “proyek-proyek produktif yang membangun perekonomian”.
Namun, katanya, tren saat ini berbeda: uang dipinjam bukan untuk menumbuhkan ekonomi, tetapi hanya untuk menjaga sistem tetap bertahan.
O’Neill menyoroti perluasan fasilitas uang muka sementara — pada dasarnya cerukan pemerintah — di Bank PNG, yang menurutnya membengkak dari sekitar K200 juta pada masa pemerintahannya menjadi hampir K2 miliar saat ini.
Ia juga memperingatkan terhadap campur tangan politik pada lembaga-lembaga dengan kinerja terbaik, termasuk Komisi Pendapatan Internal, yang menurutnya independensinya penting bagi pendapatan domestik PNG.
“Ketika lembaga sedang berjalan (baik), kita harus belajar untuk membiarkan mereka sendiri,” katanya.
Amandemen yang diusulkan terhadap Undang-Undang IRC — yang akan memperkenalkan dewan pengawasan politik — dikritik oleh ketiga pemimpin tersebut.
Yopyyopi menyebut usulan itu sebagai ancaman terhadap integritas sistem perpajakan nasional. Bird memperingatkan bahwa hal tersebut dapat membahayakan audit jangka panjang terhadap perusahaan multinasional besar. O’Neill menilai usulan itu berisiko mempolitisasi perpajakan dan mengikis kerahasiaan.
Arus Kas: Krisis di Balik Setiap Krisis
Jika ada satu isu yang menyatukan semua kritik, itu adalah kegagalan arus kas.
Komite Yopyyopi melaporkan bahwa meski surat perintah dikeluarkan tepat waktu, provinsi-provinsi masih menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan dana yang “hanya ada di kertas anggaran”.
Bird memaparkan skala masalah tersebut: K1,5 miliar cek mengambang pada 2023 dan K1,8 miliar pada 2024 — yang secara efektif menggadaikan arus kas masa depan.
Ia mengatakan praktik serupa terlihat dalam program Connect PNG, di mana kontrak besar diberikan sekarang tetapi pembayarannya ditunda beberapa tahun.
Keduanya memperingatkan bahwa pemerintah provinsi dan distrik terpaksa menggunakan dana PSIP dan DSIP — yang seharusnya untuk pembangunan — hanya untuk menjaga layanan dasar tetap beroperasi.
Dampaknya kini terlihat pada semakin banyaknya permukiman baru, karena banyak keluarga bermigrasi dari daerah pedesaan yang layanan dasarnya telah runtuh.
Krisis Kepercayaan Publik
Yang mendasari semua kekhawatiran ini adalah erosi yang lebih dalam: kepercayaan.
Anggaran rekor diajukan dari tahun ke tahun. Proyeksi pendapatan membengkak setiap kali harga emas naik atau proyek baru diumumkan. Namun, layanan penting — kesehatan, kehadiran polisi, ruang kelas, listrik, air — terus menurun.
Bird menyebut ini sebagai masalah tanggung jawab politik.
“Rakyat kita tidak menginginkan kemewahan,” ujarnya. “Mereka hanya menginginkan keamanan, listrik, air, makanan, dan martabat. Anggaran ini, seperti anggaran-anggaran sebelumnya, gagal menjadikan aspirasi-aspirasi itu sebagai prioritas utama.”
O’Neill menggambarkan narasi “anggaran rekor” sebagai “putaran politik alih-alih realitas ekonomi”.
Yopyyopi memperingatkan bahwa Parlemen harus “mengembalikan realisme dan disiplin fiskal” atau berisiko merusak sistem layanan publik yang sudah rapuh. (*)
Discussion about this post