Jayapura, Jubi – Menteri Dalam Negeri Australia, the Hon Tony Burke MP, berkunjung ke Indonesia dari Senin, 27 hingga Kamis, 29 Januari. Kedatangan Mendagri Australa ini untuk memperkuat kerja sama di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif, dan memperkuat komitmen bersama Australia dan Indonesia terhadap kawasan yang damai, stabil, dan makmur.
Menteri Burke dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia, Djamari Chaniago memimpin bersama Rapat Dewan Menteri (MCM) ke-11 tentang Hukum dan Keamanan pada 28 Januari di Jakarta. Demikian keterangan pers yang diterima test.jubi.id dari [email protected], Jumat (30/1/2026)
Para Menteri sepakat tentang pentingnya memajukan kemitraan kita dalam pemberantasan terorisme dan ekstremisme kekerasan, keamanan siber, keamanan maritim sipil, penyelundupan orang, dan migrasi irregular. Para Menteri mengumumkan pembaruan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Keamanan Maritim antara Australian Border Force dan Badan Keamanan Maritim Indonesia (Bakamla), yang semakin memperkuat kerja sama keamanan maritim bilateral.
“Seiring dengan situasi di dunia yang semakin tidak pasti, Australia dan Indonesia perlu mengusahakan keamanan kita bersama. Kita telah membangun kerja sama yang kuat selama bertahun-tahun dan kita akan terus melakukan lebih banyak hal bersama, demi keamanan kita sendiri dan keamanan kawasan,” kata Menteri Burke.
Menteri Burke juga bertemu dengan beberapa menteri lainnya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya; dan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.
Dalam kunjungan ini, Menteri Burke juga melakukan perjalanan ke Semarang untuk mengunjungi Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), sebuah lembaga unggulan Australia-Indonesia dan pusat regional untuk kerja sama penegakan hukum. JCLEC menyatukan mitra regional dari seluruh Asia Tenggara untuk membangun kemitraan yang terpercaya, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, dan memperkuat respons kolektif terhadap terorisme dan kejahatan transnasional.(*)
Discussion about this post