Manokwari – Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Papua Barat mencatat, hingga 9 Oktober 2025 sebanyak 16.719 warga telah memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG dari total 19.933 pendaftar pada tujuh kabupaten di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Alwan Rimosan di Manokwari pada Jumat (9/10/2025) mengatakan, jumlah itu setara 5,25 persen dari target sasaran CKG yang menyasar penduduk berusia 10 tahun ke atas hingga lansia, sebanyak 317.988 orang.
“Target kami sampai Desember 2025 cakupan CKG bisa meningkat menjadi 30 hingga 40 persen. Karena itu, dukungan lintas sektor dan masyarakat sangat dibutuhkan,” kata Alwan saat kegiatan sosialisasi CKG bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren.
Menurut Alwan, program CKG awalnya digagas sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun pemerintah daerah. Namun, sejak Agustus, cakupannya diperluas untuk menjangkau anak sekolah, kelompok usia rentan, balita, dan lansia.
Ia mengatakan, untuk meningkatkan cakupan CKG, membutuhkan sosialisasi yang masif dari dinas kesehatan di masing-masing kabupaten.
Sedangkan untuk meningkatkan sosialisasi, dinas kesehatan tidak bisa bergerak sendiri, melainkan harus terus bersinergi dengan pemangku kepentingan.
Karenanya, ia mengapresiasi dukungan Anggota DPR RI yang terus membantu memperluas sosialisasi CKG ke masyarakat.
“Langkah yang dilakukan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Pak Obet Rumbruren, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program ini,” ucapnya.
Namun, pelaksanaan CKG di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan bahan medis habis pakai (BMHP) di beberapa puskesmas, ketidakvalidan data nomor induk kependudukan (NIK) peserta yang menyulitkan peng-input-an di sistem e-CKG, serta minimnya dukungan anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinkes Papua Barat telah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain penetapan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Percepatan Pelaksanaan CKG, penguatan dukungan anggaran monitoring, serta integrasi data e-CKG dengan Dinas Dukcapil guna memastikan keabsahan NIK peserta.
“Kami berharap dengan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan CKG dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok Papua Barat,” pungkasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengatakan, program pemerintah untuk melaksanakan CKG sebenarnya adalah langkah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Papua Barat.
Namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu cara mendapatkan program CKG, sehingga pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan sosialisasi.
Program ini penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit seperti tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS, sehingga pemerintah dapat segera melakukan langkah pencegahan dan penanganan.
“Selain untuk mendeteksi penyakit, program ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat,” ujarnya. (*)
Discussion about this post