Nabire, Jubi – Wakil Ketua DPD RI, Yorris Raweyai, menilai penderitaan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah berlangsung terlalu lama. Ia berharap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menuntaskan berbagai persoalan yang masih membelit Tanah Papua.
Pernyataan itu disampaikan Yorris usai menjadi narasumber dalam hearing dialog antara pimpinan DPR Papua Tengah, Pansus Kemanusiaan, dan perwakilan pengungsi dari Intan Jaya, Puncak, serta Puncak Jaya, yang digelar di Aula RRI Nabire, Papua Tengah, Selasa (14/10/2025).
Yorris menjelaskan bahwa konflik Papua sudah berlangsung sejak Papua berintegrasi 1 Mei 1963 sampai saat ini, dengan eskalasi konflik yang relatif naik dan turun. Ia sudah terlibat dengan persoalan Papua sejak pembentukan tim 100, Otsus pertama dan Otsus kedua. Menurut pengalamannya, sampai saat ini ia belum menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Papua oleh negara.
“Jujur saya harus katakan karena kebijakan sekarang yang terjadi kan bermuara pada bagaimana sikap negara. Kami waktu itu berharap bahwa era pak Jokowi itu bisa menyelesaikan masalah dengan 10 tahun dia pimpin, beliau pernah datang ke Papua 17 kali, ternyata pra dan pasca kehadiran beliau eskalasi selalu meningkat [dan masalah tidak selesai-selesai],” ujarnya.
Wakil ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai mengatakan dari Presiden ke Prediden di negara ini untuk kebijakan terhadap Papua tidak pernah berubah. Menurutnya salah sebab peningkatan eskalasinya konflik adalah dropping militer.
Ia menegaskan, semestinya pergantian rezim, kebijakan dan pendekatan kepada Papua juga beda. Ia berharap rezim Prabowo-Gibran memiliki keberanian untuk membuat kebijakannya sendiri.
“Ini kan rezim Prabowo-Gibran, jangan lagi rezim berubah tapi kebijakan tetap. Kalau rezim berubah maka kebijakan negara juga harus berubah sehingga ada yang usulan coba tarik pasukan non organik dulu supaya kondisi keamanan berubah di Papua,” katanya.
Gobai menyarankan kepada rezim Prabowo-Gibran mesti perkuat pasukan organik yang ada seperti Koramil, Kodim, Polres, Polsek itu yang secara umum menjadi kesimpulan. Katanya hari ini berfikir proses percepatan pembangunan karena ini DOB, tapi sepertinya daerah operasi militer atau operasi penegakan hukum, akibatnya terjadi banyak pengungsi. (*)
Discussion about this post