Jayapura, Jubi – Program transmigrasi bukan solusi kedamaian di Papua, tetapi sebuah ancaman yang diberikan oleh Negara untuk menciptakan konflik horizontal, terutama bagi orang asli Papua.
Hal ini terungkap dalam seminar sehari yang mengusung tema “Transmigrasi bukan solusi kedamaian di Papua” itu diselenggarakan Persekutuan Oikumene mahasiswa sekolah tinggi teologi se-Jayapura Papua, atau (POM STT-JP) di GOR STT Gidi Sentani, Jayapura Papua pada Sabtu (2/11/2024).
“Menurut pandangan kami mahasiswa STT menilai hal ini ancaman serius bagi orang asli Papua, sehingga kami dengan tegas menolak program transmigrasi itu. Melalui seminar ini untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa program transmigrasi bukan solusi kedamaian bagi OAP,” ujar Ketua POM STT Se Jayapura Yustinus Mirip.
Mirip mengatakan setiap tahunnya kondisi pelanggaran HAM ekonomi, sosial, dan politik terus meningkat di Tanah Papua. Namun saat pelantikan kabinet baru, bukan penyelesaian yang ditawarkan tetapi program yang bakal menambah masalah baru.
“Kami mahasiswa Teologi sebagai benteng terakhir dari rakyat selama ini tidak bersuara tapi kami melihat program transmigrasi ini salah satu bentuk ancaman maka harus bersuara dan tolak itu,” ujarnya.
Mahasiswa teologi meminta Presiden Prabowo dan wakilnya sebagai pimpinan tertinggi harus berpikir untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia, bukan membuat masalah.
“Negara tidak bisa bilang OAP tidak mampu, belum siap, setidaknya konsekuensi Negara harus siapkan OAP dalam keterlibatan pembangunan, tapi [yang dilakukan] justru jauh berbeda dalam kepentingan-kepentingan Negara ini,” ujarnya.
Mirip meminta OAP tidak menjual tanah. ” Semua suka dari gunung dan lembah kami minta tidak boleh jual tanah karena sesungguhnya tanah itu milik pusaka Tuhan, kita hanya mewariskan, kita jual tanah sama saja kita menjual harga diri kita,” kata Mirip.
Ketua badan eksekutif mahasiswa (BEM) STT Walter Post Sentani Ronial Mirin mengatakan pihaknya menolak program tersebut karena hutan Papua bukan tanah kosong maka secara tegas menolak program transmigrasi ini.
“Di Tanah Papua pembunuhan rakyat sipil terus meningkat dan pemerintah tidak mengadili pelaku. Lalu negara programkan itu [transmigrasi] justru akan menimbulkan konflik horizontal. Saya sebagai ketua BEM dengan tegas tolak transmigrasi,” ujarnya.
Penolakan terhadap program transmigrasi akan terus dilakukan di Tanah Papua, hingga kasus pembunuhan Masyarakat sipil di pedalaman seperti di Nduga, Yahukimo, Intan Jaya serta beberapa daerah lain di Papua diselesaikan oleh Negara Indonesia.(*)
Discussion about this post