Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri melakukan penanaman perdana padi di Kampung Tetom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, dengan luas lahan mencapai 640 hektare, Sabtu (13/12/2025).
Program ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada beras di Tanah Papua.
Gubernur Fakhiri menegaskan, Papua sebenarnya memiliki potensi besar untuk swasembada beras. Dari target nasional 50.000 hektare, beberapa daerah di Papua, seperti Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura hanya membutuhkan sekitar 20.000 hektare lahan produktif untuk memenuhi kebutuhan beras sendiri.
“Kalau Papua punya 20.000 hektare saja, kita sudah swasembada beras. Ini tantangan besar bagi pemerintah daerah, khususnya bupati dan walikota,” kata Fakhiri di Distrik Bonggo, Sabtu (13/12/2025).
Fakhiri meminta agar pengembangan pertanian tidak terpusat di satu lokasi saja, tetapi disebar merata ke kampung-kampung agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Selain padi, saya juga mendorong untuk ada pengembangan komoditas lain seperti kopi, kelapa, perikanan (udang dan ikan), serta tanaman perkebunan bernilai ekonomi tinggi,” ujarnya.
Gubernur Fakhiri juga menekankan pentingnya hilirisasi, dengan membangun pabrik penggilingan padi dan industri pengolahan hasil pertanian di daerah, sehingga gabah dapat diolah menjadi beras langsung di Papua, bukan dikirim lagi keluar daerah.
“Investasi harus dibangun di kabupaten, bukan hanya menguntungkan pihak luar. Kalau masyarakat hidup, kabupaten tumbuh, maka provinsi juga akan kuat,” katanya.
Untuk wujudkan Papua sebagai lumbung pangan, Gubernur Fakhiri mengingatkan para pejabat agar bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak pada rakyat dan melibatkan padat karya masyarakat lokal.
“Jangan rampok uang masyarakat. Kita tanam padi, ternak ayam, ikan dana lainnya, itulah sumber ekonomi yang benar,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah sebaiknya diberikan dalam bentuk alat produksi, bukan bantuan instan.
“Jangan kasih beras, tapi kasih cangkul dan mata kail supaya masyarakat bisa mandiri dan bermartabat,” ucapnya.
Gubernur berharap Kampung Tetom Jaya dapat menjadi contoh pengembangan pertanian terpadu bagi kampung-kampung lain di Papua.
Ia juga mengajak seluruh unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, TNI, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung pembangunan pertanian dan perkebunan sebagai fondasi ekonomi Papua ke depan.
“Keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap program pembangunan merupakan hal yang wajib. Kalau masyarakat terlibat, pembangunan itu akan bertahan dan memberi manfaat sampai anak cucu kita,” kata Fakhiri.
Bupati Sarmi Dominggus Catue, mengatakan Kabupaten Sarmi siap mendukung program Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.
“Kami punya cita-cita ingin mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi, dan hari ini terbukti atas dukungan pemerintah kami boleh tanam perdana cetak sawah,” kata Catue. (*)
Discussion about this post