Merauke, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai memperhatikan pembangunan infrastuktur yang menjadi kewenangannya di kawasan Selatan Papua. Salah satu persoalan yang mendapat atensi Pemprov Papua Selatan adalah beberapa ruas jalan di ibu kota provinsi yang dalam kondisi rusak.
Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo kepada wartawan, Selasa (31/1/2023) menyatakan Pemprov Papua Selatan telah menyiapkan alokasi anggaran guna memperbaiki beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan parah. Perbaikan beberapa ruas jalan dimaksud merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Tentunya (jalan) yang menjadi kewenangan provinsi segera kita perbaiki apabila ada kerusakan. Jalan-jalan rusak ini sedang kita data untuk kemudian direncanakan perbaikannya,” kata Apolo Safanpo.
Safanpo mengatakan pihaknya telah menginventarisir seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Setelah proses tersebut, selanjutnya akan dilakukan pemetaan terhadap kondisi jalan yang baik dan rusak, untuk selanjutnya direncanakan perbaikan.
“Kami sedang melakukan inventarisir ruas – ruas jalan yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten. Setelah inventarisasi, kita akan melakukan perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Masyarakat kami harapkan untuk bersabar, kita tetap konsen untuk infrastuktur,” tuturnya.
Safanpo mengungkapkan, penjabat gubernur memiliki empat tugas pokok. Pertama, membentuk kelembagaan struktur organisasi perangkat daerah dan mengisi dengan aparaturnya. Tugas tersebut baru saja diselesaikan.
Kedua, mempersiapkan sarana prasarana infrastruktur perkantoran mulai dari kantor gubernur, kantor DPR provinsi, kantor MRP, dan kantor-kantor dinas. Ketiga, membentuk DPR Provinsi Papua Selatan dan Majelis Rakyat Papua Selatan.
“Tugas yang keempat adalah membentuk pemerintahan provinsi definitif yaitu gubernur definitif dan perangkat-perangkat definitif. Terkait tugas kedua ini, infrastuktur jalan juga kita dorong,” imbuhnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Papua Selatan menggelar rapat kerja terkait perencanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.
Plt Kepala Baperinda Papua Selatan, Ulmi Listianingsih Wayeni mengatakan rapat kerja dimaksud bertujuan untuk menyinkronkan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. (*)
