Kriminalisasi pemimpin adat bukan kebetulan tapi senjata negara: AMAN lapor ke PBB

Sorong,Jubi – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama perwakilan masyarakat adat dari berbagai penjuru Indonesia secara langsung melaporkan kasus-kasus kriminalisasi, intimidasi, dan perampasan wilayah adat kepada Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak-hak masyarakat adat, Dr. Albert K. Barume

Pelaporan dipimpin sekretaris jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, berlangsung dalam sebuah pertemuan informal di sela-sela First Global Congress of Indigenous Peoples and Local Communities from the Forest Basins di Brazzaville, Republik Kongo, pada 26-30 Mei 2025.

Rukka Sombolinggi menyatakan, kekerasan terhadap masyarakat adat bukanlah serangkaian insiden terpisah, melainkan bagian dari pola sistematis dan terstruktur yang terus berulang di berbagai wilayah.

“Ada pola yang sangat khas, yaitu intimidasi, kriminalisasi, pelarangan meliput, pelarangan memakai atribut jurnalis adat, hingga pengawasan terhadap rumah dan keluarga aktivis,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Jubi malam (2/6/2025).

Rukka menyebutkan salah satu yang paling mengkhawatirkan dari pola tersebut adalah strategi negara dan korporasi dengan mengkriminalisasi pemimpin adat, baik secara hukum, politik, maupun simbolik.

“Saat ini yang menjadi target bukan hanya komunitas, tetapi sumber semangatnya yakni para pemimpin adat. Mereka tidak membunuh gerakan secara langsung, tetapi membungkam sumber kekuatannya yaitu para pemimpin adat. Kalau pemimpinnya dikriminalisasi, komunitas akan takut. Kalau komunitas takut, perjuangan lumpuh,” ujar Rukka.

Sekjen AMAN mencatat pendekatan ini bukan kebetulan, melainkan strategi sistematis yang telah berlangsung lama dan menyasar secara terencana sosok-sosok yang dianggap menjadi simbol atau jantung perlawanan komunitas.

“Bukan kebetulan, tetapi bentuk penyerangan yang tertata terhadap jantung perlawanan komunitas,” lanjut Rukka.

Dorince Mehue, ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANNas) Region Papua, menggambarkan situasi mencekam di kampung-kampung. Ia laporkan kepada Special Rapporteur PBB bagaimana kehadiran aparat bersenjata secara permanen memaksa masyarakat adat meninggalkan rumah dan kampung mereka.

“Masyarakat adat tidak bisa lagi berkebun, tidak bisa mencari makan, anak-anak tidak bisa sekolah, dan perempuan adat menjadi korban paling awal,” kata Mehue.

Ancaman ini bukan baru terjadi kemarin, melainkan sudah bertahun-tahun. Dorince akui masyarakat hidup dalam ketakutan. Karenanya, ia minta perhatian dunia.

“Kami minta Pelapor Khusus PBB berkunjung langsung ke Papua, melihat sendiri bagaimana masyarakat adat hidup dalam ketakutan di wilayah adat mereka sendiri,” pintanya.

Kalimantan Selatan: Konservasi Menjadi Kedok Mengusir Masyarakat Adat Sama halnya dengan masyarakat adat di Tanah Papua, nasib masyarakat adat di Kalimantan Selatan juga dilaporkan Rubi Juhu, ketua pelaksana harian AMAN wilayah Kalimantan Selatan.

Tano Batak: “Negara Tahu Siapa yang Harus Ditangkap”

Ketua Pelaksana Harian AMAN Tano Batak, Jhontoni Tarihoran, melaporkan penangkapan dua pemimpin adat di wilayahnya, John dan Tony, yang disebut hanya karena mempertahankan wilayah adat.

“Negara tahu siapa yang harus ditangkap agar komunitas masyarakat adat lumpuh. Mereka selalu menyasar pemimpin adat yang menjadi tulang punggung perlawanan,” ungkap Jhontoni.

Ia menegaskan bahwa penangkapan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi bagian dari strategi untuk membungkam perlawanan komunitas adat secara menyeluruh.

Maluku Utara: “Saya Berlindung di Jakarta, Tidak Bisa Pulang ke Kampung”

Afrida Erna Ngato dari DAMANNAS Region Maluku mengungkapkan dirinya sedang diburu polisi setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Saya sudah dua kali dipanggil, dan jika tidak hadir, akan langsung ditangkap. Saat ini saya berlindung di Jakarta, tidak bisa kembali ke kampung karena ancaman itu,” kata Afrida.

Ia menjelaskan bagaimana perusahaan tambang bekerja sama dengan Kesultanan untuk melemahkan legitimasi adatnya.

“Saya punya rekaman suara pimpinan perusahaan yang menyatakan saya tidak berhak memimpin ritual karena bukan kepala suku, menurut versi Kesultanan,” ujarnya.

Afrida juga membeberkan perusahaan tambang telah menguasai 29.200 hektare wilayah adat, dan terdapat banyak pelanggaran terhadap hak pekerja lokal.

“Saya dan keluarga saya siap menghadapi proses hukum, tapi saya khawatir kasus saya akan dijadikan contoh untuk membungkam perlawanan lainnya,” ucapnya.

Menurut Afrida, Maluku Utara kini dikepung oleh ekspansi tambang emas dan nikel, yang menyasar hingga ke 10 kabupaten/kota.

“Maluku Utara itu gugusan pulau kecil yang sekarang dikepung tambang. Saya berharap Special Rapporteur bisa membantu menyuarakan bahwa Maluku Utara harus dikembalikan sebagai pulau rempah, bukan pulau tambang,” pintanya.

Papua: “Anak-anak Tak Bisa Sekolah, Perempuan Jadi Korban Paling Awal

Ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANNas) Region Papua, Dorince Mehue, turut menyampaikan kondisi yang mengerikan di tanah Papua kepada Pelapor Khusus PBB.

“Masyarakat adat tidak bisa lagi berkebun, tidak bisa mencari makan, anak-anak tidak bisa sekolah, dan perempuan adat menjadi korban paling awal,” ujar Dorince.

Menurutnya, situasi ini bukan baru terjadi kemarin, tetapi telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Kami hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Kami minta Pelapor Khusus PBB berkunjung langsung ke Papua, melihat sendiri bagaimana masyarakat adat hidup dalam ketakutan di wilayah adat mereka sendiri,” pintanya.

Kalimantan Selatan: “Konservasi Hanya Kedok Pengusiran”

Dari Kalimantan Selatan, Rubi Juhu selaku Ketua Pelaksana Harian AMAN wilayah tersebut, melaporkan bahwa program konservasi justru menjadi dalih untuk mengusir masyarakat adat dari wilayah adatnya di Pegunungan Meratus.

“Kami bukan hanya tidak dilibatkan, tetapi juga dikriminalisasi ketika berada di wilayah adat sendiri,” ungkap Rubi.

Ia mencontohkan ada anggota komunitas adat yang dipanggil polisi hanya karena melewati tanah adat mereka sendiri.

“Konservasi di Kalimantan Selatan telah berubah menjadi kedok untuk pengusiran dan pembatasan ruang hidup komunitas masyarakat adat,” ujarnya.

Menanggapi berbagai laporan tersebut, Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat, Dr. Albert K. Barume, menyatakan keterbukaan dan kesiapannya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut secara resmi.

“Saya sangat terbuka untuk menerima semua laporan ini, dan saya siap memfasilitasi mekanisme allegation letter dari PBB kepada pemerintah Indonesia,” kata Barume.(*)