Sorong, Jubi – Mama-Mama Pedagang Papua Kabupaten Sorong, anggota P2MPKS melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (8/4/2026). Dalam pertemuan ini para Perempuan asli Papua ini menyampaikan tingginya biaya transportasi, tempat berjualan dan modal usaha untuk menghidupi keluarga mereka.
Lebih dari 100 orang Mama-Mama Pedagang Papua perwakilan kelompok (kampung), Ketua P2MPKS, Levina Duwith dan pendamping, Yohanis Mambrasar menghadiri pertemuan ini. Mereka berbicara kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Sorong yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian, Staf Ahli Bupati bidang perekonomian, Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Sorong, Kabid Perencanaan Bappeda Kabupaten Sorong, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Satpol PP.
Membuka pertemuan ini, kepada perwakilan pemerintah, pendamping, Yohanis Mambrasar menjelaskan kondisi buruk mama-mama Pedagang Papua saat ini, perjuangan pemenuhan hak-hak mama-mama yang telah dilakukan selama setahun pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atau PBD, serta pewadahan mama-mama pedagang Papua dalam P2MPKS. Pendamping juga menyoroti Dana Otsus yang tidak dirasakan oleh mama-mama pedagang Papua.
Selanjutnya, tujuh orang koordinator kelompok pedagang mama-mama diberikan kesempatan untuk menjelaskan masalah-masalah mama-mama Pedagang Papua dan apa kebutuhan kelompoknya. Ketujuh perwakilan mama-mama ini secara langsung menjelaskan masalah-masalah yang selama ini mereka hadapi.
Mama Kesya Asrima menjelaskan masalah yang dihadapi oleh mama-mama di wilayah Slakma, Sayosa hingga Snook dan Maudus, ia mengatakan masalah utama mereka adalah transportasi yang sangat mahal dan juga minimnya tempat jualan di pasar.
“Kami membayar Rp3 juta untuk kendaraan untuk sampai ke pasar. Padahal kami hanya membawa sedikit jualan, dan pendapatan hasil jualnya hanya 200 -300 ribu rupiah sekali jual,” katanya.
Ia menjelaskan pemerintah telah membangun Pasar Mariat di wilayahnya, tetapi karena letaknya tidak strategis, minim pembeli dan sepi. “Kami mama-mama tidak bisa berjualan di pasar yang sepi pembeli,” katanya.
Mama Mince Malibela mewakili mama-mama dari Distrik Klayili juga mengatakan hal yang serupa. Transportasi yang mahal membuat para mama-mama ini kesulitan menjual hasil kebun mereka. “Kami minta pemerintah bantu untuk menyediakan transportasi, juga modal usaha. Dalam bentuk koperasi simpan pinjam juga bisa,” katanya. Ia juga mendorong pemerintah untuk membangun pasar bagi mama-mama Papua di tempat strategis agar mereka tidak harus ke kota untuk memasarkan hasil kebun mereka.
Mama Matseba Yadanfi mewakili mama-mama dari Distrik Klamono mengungkap situasinya bersama para pedagang Klamono di Pasar Remu.
“Kami mama pedagang dari Klamono datang jualan di Pasar Remu, kami saling berebut tempat jualan dengan pedagang lainnya, hingga terkadang kami sering berkelahi berebut tempat antar kami sesama pedagang Papua.”
“Kami jualan sampai malam kami tidur di meja-meja jualan, kami harus bayar tempat jualan pada pedagang Nusantara, pemilik toko dan juga lampu yang kami gunakan.”
“Wilayah kami Klamono menjadi tempat pengambilan minyak oleh perusahaan Petrochina/ petrogas, kami memberikan sumbangsih besar bagi APBD Kabupaten, tapi tidak ada transportasi pedagang untuk antar kami mama-mama ke Pasar, kami harus bayar mobil jalur dengan harga mahal.”
Mama Matseba pun meminta pemerintah membangun tempat jualan atau lapak yang bagi mereka di Pasar Remu.
Mama Dili Momot dari Distrik Buk, distrik di pedalaman Kabupaten Sorong yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan kesulitan transportasi. Mereka harus membayar transportasi yang dikelola swasta denga tarif Rp3-4 Juta pulang-pergi perjalanan ke pasar ke kampung. Dengan hasil kebun pisang dan sayur, pendapatannya sangat minim jika dibandingkan dengan biaya kendaraan yang mahal. Padahal hasil berjualan ini adalah satu-satunya pendapatannya untuk hidup sehari-hari dan untuk membiayai sekolah anaknya. Mama Dolly meminta pemerintah membantu menyediakan transportasi pedagang dan juga modal usaha simpan pinjam yang dikelola koperasi.
Menanggapi berbagai persoalan mama-mama pasar dan juga masukan-masukan yang disampaikan, kepala bidang atau Kabid Perencanaan Bappeda Kabupaten Sorong, Agata F. Tenau mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sorong akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sorong untuk penyediaan tempat jualan yang baik bagi mama-mama pedagang di Pasar Remu, yang terletak di Kota Sorong. Ia juga mengatakan akan mendorong pemerintah provinsi untuk menyediakan kendaraan umum untuk pedagang.
Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Sorong, Marthen Pajala mengatakan pemerintah Kabupaten Sorong selama ini telah menggunakan dana Otsus untuk menyediakan fasilitas usaha seperti tenda atau kontainer dan sudah dibagikan bagi pedagang Papua. Ia pun mengatakan untuk bantuan modal usaha bagi mama- mama pedagang dapat diusulkan, sesuai mekanisme maka data-data pedagang anggota P2MPKS bisa diajukan pada program tahun berikutnya, Tahun 2027.
Menanggapi penjelasan Kepala Dinas Koperindag dan Kepala Bidang Perencanaan, pendamping P2MPKS, Yohanis Mambrasar mendorong Dinas Koperindag untuk lebih progres menanggapi aspirasi mama-mama dengan menyiapkan program yang lebih konkret, sehingga mama tidak menunggu hingga setahun lagi.
“Seandainya Dinas Koperindag untuk dapat menyiapkan program bantuan modal usaha yang dapat dimasukkan dalam sidang perubahan nanti, saya rasa itu sangat baik,” katanya.
Di akhir pertemuan, ketua P2MPKS mewakili semua mama-mama pedagang membacakan aspirasi dan menyerahkan dokumennya kepala dinas Koperindag yang memuat aspirasi,
Pemerintah memberikan modal usaha dalam bentuk bantuan modal usaha tunai dan bantuan modal usaha berbentuk modal simpan pinjam yang dikelola oleh koperasi;
Pemerintah menyediakan tempat jualan yang layak di Pasar Remu;
Pemerintah menyediakan fasilitas jualan berupa pondok jualan di kompleks-komples, meja dan tenda jualan untuk pedagang pinang dan minyak diemperan jalan;
Pemerintah menyediakan tranaportasi pedagang sesuai rute pedagang pada distrik masing-masing.
Pertemuan ini dilaksanakan atas undangan pemerintah Kabupaten Sorong merespon surat permohonan audiensi yang diajukan sebelumnya oleh Perkumpulan Perempuan Mama-Mama Pedagang Kota Sorong (P2MPKS) pada Januari 2026. P2MPKS adalah wadah yang dibentuk para Perempuan Pedagang Asli Papua untuk seluruh pedagang di Provinsi Papua Barat Daya. (*)
Discussion about this post