Jayapura, Jubi — Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape menunjuk seorang perwira senior Angkatan Bersenjata untuk melakukan penyelidikan terhadap proses rekrutmen militer negara itu setelah sejumlah prajurit memprotes skandal dugaan korupsi pemerintah. Marape mengatakan seorang pejabat senior Angkatan bersenjata Australia (ADF) akan membantu penyelidikan yang dijadwalkan berlangsung dua pekan dan menjamin perlindungan bagi prajurit yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi.
Skandal rekrutmen ini sudah memaksa Menteri Pertahanan negara itu untuk menanggalkan jabatannya sementara penyelidikan berlangsung. Demikian dikutip test.jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Jumat (17/4/2026).
Billy Joseph dituduh melakukan intervensi dalam rekrutmen militer dengan merekrut prajurit dari distrik asalnya melalui proses yang diduga sarat nepotisme, menurut laporan media lokal.
Empat prajurit sebelumnya dituduh melanggar kode etik militer karena membocorkan rekaman yang menunjukkan skandal perekrutan pria yang melebihi batas usia untuk bergabung dengan tentara.
Merasa menjadi sasaran tidak adil karena membongkar kasus tersebut, sejumlah prajurit meninggalkan pos mereka sebagai bentuk protes.
Marape menekankan bahwa semua prajurit yang mengajukan tuduhan melalui saluran resmi akan dilindungi. Ia menambahkan bahwa penyelidikan ini akan menyeluruh dan memakan waktu dua minggu.
“Inilah masalah serius. Ini menyangkut disiplin, keadilan, dan masa depan angkatan pertahanan kita. Kami tidak akan meninggalkan satu pun hal yang belum diperiksa,” kata Marape.
Keterlibatan seorang brigadir jenderal ADF yang tidak disebutkan namanya akan menambah kredibilitas dan memastikan peninjauan independen terhadap proses rekrutmen, tambahnya.
Ia juga mengimbau prajurit untuk tidak melanggar hukum dalam menyelesaikan keluhan mereka dan menegaskan semua penyelidikan terhadap perwira di Barak Murray ditunda hingga proses ini selesai.
Langkah Keamanan Militer
Kepala Angkatan Pertahanan Papua Nugi, Philip Polewara memerintahkan semua unit militer menerapkan prosedur “close camp” selama sebulan.
Langkah keamanan ini menutup gudang senjata, membatasi penggunaan kendaraan militer, dan membatasi pergerakan masuk dan keluar barak.
“Semua komandan unit harus menjalankan kendali penuh untuk memastikan kepatuhan,” bunyi arahan yang ditandatangani Laksamana Muda Polewara dan dilihat AFP.
“Kegagalan mematuhi arahan ini akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin serius.”
Komisaris Polisi Papua Nugini, David Manning memperingatkan bahwa “pembuat kerusuhan” akan “ditindak dan ditahan.”
Papua Nugini menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Australia pada Oktober, namun ratifikasinya di parlemen tertunda karena kekhawatiran akan mengurangi kedaulatan dan kebijakan luar negeri non-blok negara itu. (*)
Discussion about this post