Jayapura, Jubi – Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, menuduh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan “gaslighting” dengan terus mengecualikan Taiwan dari keterlibatan tingkat tinggi di bawah kebijakan “Satu Tiongkok”.
Pada 1971, PBB mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok di PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum 2758. Sejak itu, Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya sendiri. Demikian dikutip test.jubi.id dari RNZ Pasifik, Sabtu (27/9/2025).
Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Palau masih menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, sementara Taiwan kini hanya diakui oleh 11 negara anggota PBB.
Berbicara di forum PBB, Heine menegaskan bahwa Taiwan adalah mitra penting bagi Kepulauan Marshall dan kawasan Pasifik. Taiwan, katanya, berkontribusi melalui kerja sama teknis untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan memajukan perdamaian regional.
“Taiwan telah berulang kali dikecualikan dari berbagai keterlibatan penting di seluruh sistem PBB,” ujarnya.
Heine juga menyoroti Resolusi UNGA 2758 yang menurutnya telah dimanipulasi.
“Tidak pernah ada manipulasi seperti itu di lembaga ini. Resolusi itu hanya menentukan siapa yang berhak duduk di balik papan nama PBB—bukan untuk memberi atau membenarkan dasar bagi pemaksaan atau perebutan kedaulatan atas negara demokratis yang merdeka,” katanya.
Ia mendesak Sekretariat PBB mengakhiri diskriminasi terhadap Taiwan.
Menurut laporan Lowy Institute (Januari 2025), hampir tiga perempat negara anggota PBB (74 persen atau 142 negara) mendukung posisi Beijing yang menyatakan Taiwan bagian dari Tiongkok. Sebanyak 119 negara—setara 62 persen anggota PBB—mendukung prinsip “Satu Tiongkok” ala Beijing.
Sejak 2018, Taiwan telah kehilangan tiga sekutu diplomatik di Pasifik: Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru.
Sementara itu, Presiden Nauru David Adeang kembali menegaskan dukungan negaranya pada prinsip “Satu Tiongkok” saat berbicara di debat umum PBB.
“Kami juga menghargai hubungan produktif kami dengan Republik Rakyat Tiongkok. Kemitraan ini telah memberi peluang berarti bagi infrastruktur, perdagangan, dan pembangunan di Nauru,” kata Adeang.
Bulan lalu, Heine sempat memperingatkan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele bahwa melarang mitra eksternal seperti Taiwan hadir di pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Honiara akan merugikan kawasan Pasifik.
Manele membantah tuduhan bahwa Kepulauan Solomon ditekan Tiongkok untuk menolak partisipasi Taiwan dalam sesi PIF.
Pada 2024, PIF sempat menghapus penyebutan Taiwan dari komunike akhir setelah mendapat tekanan Beijing. Namun tahun ini, para pemimpin PIF kembali memasukkan Taiwan sebagai mitra pembangunan dengan merujuk “Keputusan Pemimpin 1992 tentang Mitra Pembangunan” – keputusan yang menetapkan status Taiwan sejak tahun itu. (*)
Discussion about this post