Jayapura, Jubi – Dalam jangka pendek, Australia akan mengintegrasikan militernya dengan Pasukan Pertahanan Papua Nugini (PNGDF) melalui sebuah perjanjian keamanan tingkat tinggi.
Perjanjian ini memungkinkan Australia merekrut tentara dari PNG, begitu pula sebaliknya. Kesepakatan tersebut juga membuka jalur bagi warga Papua Nugini untuk memperoleh kewarganegaraan Australia melalui dinas di Angkatan Pertahanan Australia (ADF). Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Papua Nugini, Billy Joseph, kepada ABC sebagaimana dikutip test.jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Senin (15/9/2025).
Perjanjian pertahanan bilateral itu dijadwalkan ditandatangani pada Senin (15/9/2025), menjelang perayaan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini yang jatuh pada 16 September 2025. ABC melaporkan bahwa angkatan bersenjata Australia dan Papua Nugini akan “terintegrasi sepenuhnya” sebagai bagian dari perjanjian bersejarah ini.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Pertahanan Richard Marles, dan Menteri Pasifik Pat Conroy dijadwalkan tiba di Papua Nugini pada Senin untuk menghadiri penandatanganan perjanjian tersebut.
Menteri Pertahanan PNG Billy Joseph menyebut kesepakatan ini sebagai “perjanjian pertahanan bersama” yang bertujuan agar kedua negara bekerja sama mempertahankan wilayah masing-masing.
“Kita tidak berbicara tentang interoperabilitas. Kita berbicara tentang pasukan yang terintegrasi sepenuhnya,” ujarnya kepada ABC.
“ADF dan PNGDF akan bekerja erat, menggunakan peralatan yang sama, bertempur bersama, dan mempertahankan kedaulatan kami sebagai satu kekuatan terpadu.”
Pakta ini akan mencantumkan klausul serupa dengan Pasal 4 Piagam NATO, yang mewajibkan negara anggota berkonsultasi jika ada ancaman terhadap integritas teritorial, kemerdekaan politik, atau keamanan.
Selain itu, perjanjian ini juga memungkinkan ADF merekrut warga PNG dan PNGDF merekrut warga Australia. Jalur kewarganegaraan Australia juga akan tersedia bagi warga PNG yang bertugas di ADF.
Berbicara dalam program Insiders ABC pada Minggu (14/9/2025), Menteri Pertahanan Richard Marles menegaskan para rekrutan PNG akan menerima gaji yang sama dengan rekrutan Australia.
“Ini adalah sesuatu yang akan kami lakukan bersama PNG saat menapaki jalan ini. Angka-angka tentu akan dikelola dengan hati-hati,” katanya.
“Saya senang melihat antusiasme yang ditunjukkan oleh Billy Joseph. Hal ini mencerminkan semangat kerja sama sejak awal pembaruan perjanjian ini.”
Perundingan formal antara kedua negara dimulai sejak Juni 2025. Draf perjanjian akan diajukan ke kabinet PNG untuk persetujuan sebelum ditandatangani oleh perdana menteri kedua negara. Dr Joseph optimistis perjanjian ini akan mendapat dukungan bulat di parlemen PNG, yang perlu meratifikasinya agar berlaku efektif.
Langkah Strategis Besar
Kesepakatan ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan geostrategis di kawasan antara Tiongkok, Australia, dan Amerika Serikat. Dr Joseph mengakui ada “pengaruh eksternal” yang berupaya menggagalkan perjanjian ini, namun ia tidak menjelaskan secara rinci.
Michael Shoebridge, pendiri lembaga pemikir Strategic Analysis Australia, menilai perjanjian ini memperkuat posisi Australia sebagai mitra keamanan pilihan di Pasifik.
“Ini merupakan langkah besar bagi PNG untuk berkata: ‘Ya, Anda adalah mitra keamanan pilihan kami dan kami benar-benar serius untuk memformalkan ini dalam sebuah perjanjian,’” ujarnya.
Namun, Shoebridge menilai perjanjian ini tidak akan mampu membatasi pengaruh ekonomi Tiongkok yang semakin besar di PNG.
“Beijing memiliki pengaruh politik yang kuat karena ketergantungan ekonomi PNG yang semakin meningkat,” katanya.
Pada Agustus 2025, Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles meresmikan peningkatan fasilitas pangkalan Angkatan Laut di Pulau Manus. Hal ini memberi akses timbal balik bagi kedua negara untuk menggunakan pangkalan pertahanan masing-masing.
“Ketika Anda melihat pangkalan ini dan perjanjian yang akan ditandatangani menjelang kemerdekaan PNG, ini adalah langkah strategis yang sangat besar bagi kedua negara,” kata Marles.
Tantangan bagi Papua Nugini
Dr Joseph menegaskan kesepakatan ini akan mengirimkan pesan kuat ke kawasan Pasifik.
“Negara-negara lain di kawasan memandang kita. Meskipun kami menghormati kedaulatan mereka, kami sudah memilih kepada siapa kami mempercayakan keamanan kami,” ujarnya.
Ia memastikan perjanjian tersebut tidak mengorbankan kedaulatan kedua negara dan bisa diamandemen di masa depan.
Shoebridge mengingatkan bahwa integrasi ini harus dikelola dengan hati-hati agar PNGDF tetap menjadi mitra sejajar, bukan sekadar sub-komponen ADF. Ia juga menyoroti kemungkinan kebutuhan anggaran tambahan bagi PNG.
“ADF terkenal membeli peralatan dengan standar tinggi. PNG mungkin perlu dukungan dana tambahan agar bisa memenuhi ‘selera sampanye’ militer Australia,” ujarnya. (*)
Discussion about this post