Jayapura, Jubi – Seorang pengacara hak asasi manusia Fiji di pengasingan menawarkan untuk memberikan ‘bukti kuat’ kepada militer dan pemerintah Fiji untuk mendukung tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang perwira tinggi.
Kolonel Penioni (Ben) Naliva pertama kali menjadi berita utama di surat kabar The Australian bulan lalu setelah ditunjuk sebagai Wakil Komandan Brigade ke-7 Angkatan Darat Australia untuk memimpin 3.500 tentara.
“Surat kabar tersebut melaporkan tuduhan bahwa Naliva terlibat dalam pemukulan kejam terhadap dua politisi Fiji pada tahun 2006 dan pembela hak asasi manusia,” demikian dikutip Jubi dari rnz.co.nz, Selasa (13/2/2024).
Dikatakan bahwa Kolonel Naliva, pada saat itu, adalah tangan kanan mantan pemimpin kudeta dan kemudian menjadi perdana menteri yang terpilih secara demokratis, Frank Bainimarama.
Menanggapi pertanyaan dari RNZ Pacific, militer Fiji mengatakan pihaknya mendukung Kolonel Naliva dan mengatakan tuduhan terhadap Naliva adalah ‘unggahan media sosial oleh individu yang tidak puas’ dan menunjukkan bahwa tidak ada laporan resmi yang diajukan ke polisi.
Namun pengacara Aman Ravindra Singh, yang diasingkan di Australia, mengatakan dia khawatir militer dan pemerintah Fiji terlalu cepat mengabaikan tuduhan serius terhadap seorang perwira tinggi.
“Ini merupakan penghinaan total bagi semua korban dan tentu saja masyarakat Fiji jika mereka menyatakan bahwa ini hanyalah tuduhan belaka,” kata Ravindra Singh.
Dia mengklaim bahwa dia memiliki pernyataan tertulis dan foto yang mendukung tuduhan tersebut, termasuk dua dari orang yang secara terbuka menyebut Kolonel Naliva sebagai orang yang menyiksa mereka.
“Saya ingin membantu mereka dan memberi mereka bukti kuat agar mereka bisa melihatnya,” katanya.
“Saya cukup yakin setelah melihat bukti bahwa mereka [militer Fiji] mungkin akan berubah pikiran,” tambahnya.
Tidak jujur
Singh mengatakan baik militer maupun pemerintah tidak jujur dalam mempertanyakan keabsahan tuduhan tersebut karena kurangnya penyelidikan formal oleh polisi.
Dia mengatakan mereka ‘tahu betul’ bahwa Kolonel Naliva dan orang lain yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama kudeta militer tahun 2006 diberikan kekebalan berdasarkan Bab 10 Konstitusi 2013.
Dia mengatakan Konstitusi 2013 adalah dokumen yang diberlakukan pada penduduk Fiji oleh rezim militer saat itu.
Menurut bab 10, Pasal 157(c), “Kekebalan mutlak dan tanpa syarat diberikan secara tidak dapat ditarik kembali kepada siapa pun (baik dalam kapasitas resmi atau pribadi atau individu) yang memegang jabatan, atau memegang jabatan tersebut, tergantung pada keadaannya- -(c) Pasukan Militer Republik Fiji; dari tuntutan pidana dan dari tanggung jawab perdata atau lainnya, di pengadilan, tribunal atau komisi mana pun, dalam proses hukum apa pun termasuk proses hukum, militer, disipliner, atau profesional dan dari perintah atau perintah lain apa pun keputusan pengadilan, tribunal atau komisi mana pun, sebagai akibat dari partisipasi, penunjukan atau keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam Pemerintah, mulai tanggal 5 Desember 2006 hingga sidang pertama Parlemen yang dipilih setelah berlakunya konstitusi ini…”
“Jadi itulah masalahnya,” katanya, seraya menambahkan hal ini tidak sesederhana dan semudah itu.
“Di negara lain mana pun, tanpa klausul kekebalan, orang-orang [yang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia] akan bisa pergi ke kantor polisi hari ini dan mengajukan pengaduan,” tambahnya. (*)
Discussion about this post