Jayapura, Jubi – Republik Vanuatu, negara yang sebentar lagi merayakan kemerdekaannya yang ke-44 pada 30 Juli 2024 akhirnya menerima pemerintah Amerika Serikat membuka Kedutaan Besarnya di Port Villa, pada 19 Juli 2024.
Juru bicara Kementerian Luar Neger Amerika Serikat, Matthew Miller pada 18 Juli di Washington mengatakan Amerika Serikat secara resmi membuka kedutaan besar AS di Port Vila hari itu.
“Pembukaan ini semakin menandai pertumbuhan hubungan kami dengan Vanuatu dan menggarisbawahi kekuatan komitmen kami terhadap hubungan bilateral, terhadap masyarakat Ni-Vanuatu, dan terhadap kemitraan kami di kawasan Indo-Pasifik,” kata Matthew yang dikutip test.jubi.id dari state.gov/vanuatu-embassy-opening, Sabtu (20/7/2024).
Menurut Miller hadirnya Kedubes AS di Port Villa Vanuatu untuk menghadirkan lebih misi diplomatik di seluruh kawasan dan untuk lebih terlibat dengan negara-negara tetangga Pasifik.
“ Kami berharap dapat bermitra dengan pemerintah Ni-Vanuatu dalam berbagai isu seperti mengatasi perubahan iklim, mengembangkan ekonomi, dan memastikan keamanan maritim, serta terus membangun hubungan antarmasyarakat, seperti yang telah dilakukan Peace Corps sejak 1990,” katanya seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat telah menjalin hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Vanuatu sejak 1986.
Dia mengatakan Ann Marie Yatichosk diangkat menjadi Duta Besar non residen dan memimpin misi diplomatik Amerika Serikat yang berpusat di Port Villa.
Kembalinya Peace Corps
Mengutip media di Vanuatu vbtc.vu edisi Jumat (19/7/2024) menyebutkan bahwa Duta Besar AS, Ann Marie Yastishock, menyoroti peluang signifikan pada konferensi pers Jumat, 19 Juli di Port Villa dengan mengumumkan kembalinya Relawan Peace Corps, sejumlah 10 – 14 relawan, yang akan datang tahun ini, sekitar musim panas (Mei – September).
Lebih lanjut, ia menyampaikan dukungannya dan berharap dapat bekerja sama dengan Vanuatu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, meningkatkan pengembangan bisnis, dan meningkatkan keamanan.
“Ada banyak hal yang sedang kami kerjakan sebagai Pemerintah AS dan kami berharap dapat melakukan lebih banyak lagi setelah kedutaan kami beroperasi penuh,” kata Duta Besar.
Yastishock lebih lanjut mengatakan bahwa kedutaan, dan staf tetap yang akan segera bekerja di sana akan memberi mereka kesempatan dan memungkinkan mereka berinteraksi dengan masyarakat Ni-Vanuatu, para pebisnis, para pendidik, dan pemerintah setiap hari.
Dalam jumpa pers, ia mencatat bahwa perubahan iklim merupakan area penting untuk kolaborasi, dan Amerika Serikat mengakui dan menghargai kepemimpinan global Vanuatu dalam masalah ini.
“Presiden Biden sangat berkomitmen untuk mengatasi ancaman eksistensial perubahan iklim, dan kami memuji kepemimpinan Vanuatu dalam hal ini,” katanya.
“Kami memahami bahwa Vanuatu menanggung beban konsekuensi perubahan iklim yang tidak merata dan Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung kebutuhan Vanuatu dalam hal ketahanan iklim, tanggap bencana, adaptasi dan mitigasi, keanekaragaman hayati, pengembangan kapasitas, dan perluasan sumber daya energi terbarukan,” tambahnya.
Duta Besar AS lebih lanjut mengatakan mereka berkomitmen untuk membantu Vanuatu dalam menjaga keamanan maritim negara dan melindungi zona ekonomi eksklusif, sumber daya, dan kedaulatannya.
“Perjanjian shiprider telah kami lihat hasil positifnya dalam memberikan kesempatan bagi pejabat penegak hukum maritim Vanuatu untuk melakukan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) serta aktivitas maritim transnasional terlarang,” katanya.
“Amerika Serikat juga siap bekerja sama dengan Vanuatu dalam menghadapi tantangan besar lainnya, termasuk ketahanan pangan, keamanan siber, dan akses yang lebih besar ke jaringan keuangan global,” tambahnya.
“Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat guna meningkatkan peran perempuan di semua sektor, mendorong pemberdayaan ekonomi, dan membantu masyarakat membangun ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim,” katanya.
Mengingat program Relawan Peace Corps yang terhenti karena pandemi, Duta Besar Yastishock mengatakan mereka berharap Peace Corps kembali ke negara tersebut.
“Peace Corp telah berupaya membangun untuk pertama kalinya unit perawatan intensif modern di rumah sakit setempat,” katanya.
“Kami sangat gembira bisa membuka tempat itu dalam waktu sekitar satu bulan atau lebih, setelah semua peralatan telah dipasang di dalamnya,” tambahnya.
Yastishock mengatakan pendidikan berada pada urutan teratas daftar mereka dan akan ada program sponsor untuk mendukung sektor pendidikan.
Selain itu, mereka berharap dapat menerbitkan Visa AS di Vanuatu, yang akan menjadi titik balik bagi Vanuatu karena Visa AS hanya dapat diproses di Fiji dan Papua Nugini.
“Kami telah membantu berbagai bagian pemerintah melalui Hibah selama beberapa tahun terakhir, khususnya dalam reformasi layanan sipil. Kami bertemu awal minggu ini dengan Komisi Layanan Publik dan itu semua berkat dukungan USAID melalui SPC,” katanya.
Duta Besar AS mengatakan mereka berharap dapat bekerja sama erat dengan pemerintah dan rakyat untuk memperdalam hubungan mereka dengan Vanuatu.
“Hubungan kami dengan Vanuatu sudah terjalin sejak Perang Dunia II, kami berjuang berdampingan, hal ini memberi kami kesempatan untuk kembali melihat bagaimana kami terlibat dan bagaimana bermitra di saat perubahan Iklim telah memengaruhi Vanuatu,” katanya.
Kedutaan Besar AS yang baru akan dibuka tahun ini dan akan berlokasi di Kedutaan Besar Prancis, dan Komisi Tinggi Inggris dan Selandia Baru.
Persaingan jangka panjang AS dan Pasifik di Pasifik
Pembukaan Kedutaan AS di Port Villa Republik Vanuatu juga dilaporkan Reuters dari Washington bahwa AS sebelumnya telah membuka kedutaan besar di dua negara kepulauan lainnya, Kepulauan Solomon dan Tonga.
Pemerintah AS juga berencana untuk membuka satu kedutaan lagi di Kiribati, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Kongres AS pada bulan Maret. “Misi di Kiribati sedang menunggu persetujuan parlemen,“ kata pejabat tersebut.
Washington berupaya meningkatkan kehadiran diplomatiknya di Pasifik untuk melawan apa yang dilihatnya sebagai ancaman yang berkembang dari Tiongkok, pesaing strategis utamanya.
Pada Februari, Amerika Serikat memperingatkan negara-negara kepulauan Pasifik agar tidak menerima bantuan dari pasukan keamanan Tiongkok menyusul laporan Reuters bahwa polisi Tiongkok bekerja di Kiribati, negara atol terpencil dekat Hawaii.
Polisi Tiongkok telah dikerahkan di Kepulauan Solomon sejak 2022 setelah pakta keamanan rahasia yang dikritik oleh Amerika Serikat dan Australia karena dianggap merusak stabilitas regional. Kekhawatiran juga muncul atas pekerja berseragam militer di Vanuatu setelah sebuah perusahaan Tiongkok mulai menebang pohon di sana. (*)
Discussion about this post