Padang, Jubi – Aliansi Mahasiswa dan himpunan mahasiswa Papua di Sumatera Barat atau HIMAPA SUMBAR menggelar aksi peringatan 59 Tahun penandatangan kontrak karya PT Freeport di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang, Selasa (8/4/2026).
Dalam orasinya, mahasiswa menyatakan bahwa selama 59 tahun, operasi PT Freeport Indonesia telah menjadi simbol eksploitasi sumber daya alam yang tidak berpihak pada rakyat Papua. Kekayaan alam dikeruk, tetapi masyarakat adat justru hidup dalam ketimpangan, kehilangan tanah, dan mengalami kerusakan lingkungan yang masif.
“Kami menyatakan sikap tegas terhadap berbagai bentuk penindasan, eksploitasi, dan kekerasan yang terus terjadi di tanah Papua,” kata mahasiswa dalam rilis yang diterima Jubi Selasa malam.
Di saat yang sama, pola eksploitasi juga terjadi di berbagai daerah lain, termasuk proyek geothermal (biotermal) di Solok, Sumatera Barat, yang berpotensi merampas ruang hidup masyarakat dan merusak keseimbangan lingkungan.
“Kami menilai bahwa semua ini berakar dari satu persoalan besar, tidak dihormatinya hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri serta dominasi kepentingan korporasi di atas kepentingan kemanusiaan,” kata rilis tersebut.
Mahasiswa juga menyoroti Tragedi Dogiyai Berdarah pada 31 Maret menjadi bukti bahwa kekerasan terhadap rakyat sipil masih terus terjadi. “Insiden tersebut memperlihatkan bagaimana aparat menggunakan pendekatan represif dalam merespons suara rakyat, yang seharusnya dilindungi, bukan dibungkam,” ujarnya. Korban tewas masyarakat sipil pada konflik ini berjumlah 11 orang.
Mahasiswa di Sumatera Barat ini kemudian menyampaikan sikap dan tuntutan:
- Kami mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera Tutup PT Freeport Indonesia.
- Kami meminta kepada pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat untuk segera Usut tuntas pelanggaran HAM berat di Kabupaten Dogiyai.
- Kami menolak proyek strategis nasional (PSN) di seluruh tanah Papua dan kami juga meminta menteri ESDM dan menteri lingkungan hidup agar segera mencabut izin perusahaan di seluruh tanah Papua.
- Kami meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera berikan hak penentuan Nasib Sendiri Bagi masyarakat Papua.
- Kami meminta kepada presiden Prabowo dan panglima TNI agar segera tarik militer organik maupun non organik untuk kembali ke barak.
- Kami menolak segala bentuk perusakan terhadap lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia mencakup deforestasi, illegal logging dan tambang.
- Kami menolak segala bentuk tindakan represif, ancaman dan brutal aparatur negara terhadap masyarakat sipil dalam penyampaian aspirasi.
- Kami meminta transparansi penegakan hukum terhadap anggota TNI dan POLRI yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di seluruh Indonesia
- Kami menolak kembalinya dwifungsi TNI secara tidak langsung yang hidup di dalam negara.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam perjuangan melawan penindasan. Dari Papua hingga Sumatera Barat, perjuangan ini adalah perjuangan untuk keadilan, kemakmuran, kemanusiaan, dan martabat,” katanya. (*)
Discussion about this post