Jakarta, Jubi – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat tertutup dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) terkait dengan berbagai macam kompleksitas permasalahan dan kajian-kajian di Papua.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong Lemhannas mengkaji permasalahan di Papua agar ada evaluasi yang dilakukan pemerintah dalam menangani konflik berkepanjangan di Bumi Cenderawasih.
“Ke depan ada evaluasi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan konflik di Papua mencari sumber-sumber persoalan di Papua yang sampai hari ini masih menimbulkan intensitas konflik yang sangat tinggi dari waktu ke waktu,” ujar Mandenas di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Pembahasan itu, antara lain, terkait dengan pilot Susi Air Philip Mark yang disandera kelompok itu sejak awal Februari oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Selain itu, persoalan sinergi antara kementerian dan lembaga (K/L), terutama aparat keamanan TNI/Polri dalam mencari format regulasi yang tepat agar ada kesinambungan pada level bawah dan atas dengan aturan yang terikat.
Dengan demikian, kata dia, mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan operasi secara terpadu dalam menangani masalah konflik di Papua.
Menurut Mandenas, tidak saja masalah operasi, tetapi juga penyelesaian masalah sosial, kesenjangan, dan kegiatan legal yang menimbulkan serta memicu konflik di tengah masyarakat.
“Itu perlu ditertibkan karena yang saya minta adalah bukan saja kita evaluasi dari sisi konfliknya yang terjadi di tingkat masyarakat, melainkan evaluasi dari sisi penanganan pemerintah dan TNI/Polri yang sampai saat ini tidak efektif itu perlu dievaluasi,” katanya.
Mandenas juga menilai masih ada kejanggalan yang menimpa Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani Nugraha Karya yang gugur ditembak KKB di Kampung Dambet Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021). Menurut dia, sampai saat ini kasus tersebut tidak diusut tuntas.
Ada pula penembakan dalam jarak 200 meter yang diyakini dilakukan oleh penembak jitu. Mandenas melihat operasi ini tidak akan selesai apabila pola operasi masih mengedepankan egosektoral.
“Masing-masing berjalan sesuai dengan ritmenya. Satu merasa diri paling benar, yang satu merasa diri paling benar juga jadi susah untuk ketemu,” ujarnya.
Mandenas berharap ke depan ada evaluasi melalui kajian-kajian secara detail, dan secara strategis oleh Lemhannas. Hal ini sebagai upaya memberi masukan ke pemerintah untuk mencari formulasi penyelesaian masalah di Papua.
Ia menambahkan bahwa pendekatan pembangunan dan kebijakan sudah dilakukan pemerintah pusat. Akan tetapi, tidak kunjung memberikan hasil.
“Berarti ada yang belum beres. Belum beresnya bukan di masyarakat, belum beresnya pada kita juga, pemerintah juga, ada yang belum beres yang harus dibenahi,” kata Mandenas. (*)
