Masyarakat adat di Tanah Papua perlu mengembangkan lumbung pangan lokal

Nabire, Jubi – Wakil Ketua VI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Tengah, John NR Gobai mengatakan masyarakat di Tanah Papua perlu berinisiatif mengembangkan lumbung pangan lokal, berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta.

Menurut Gobai, dalam pemberitaan berbagai media pemerintah daerah menyatakan mendukung program Proyek Strategis Nasional atau PSN. Namun pemerintah daerah sendiri belum terlihat memiliki rencana pengembangan budidaya kebun pangan lokal yang sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pangan.

“Pengembangan pangan lokal di Indonesia memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian pangan dan perekonomian lokal,” kata John Gobai di kantornya, Nabire, Papua Tengah, Selasa (10/2/2026).

Kata Gobai, berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pengembangan pangan lokal bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan lokal yang beragam dan bergizi.

“[Jenis] pangan lokal di tanah papua antara lain ubi, Keladi, sagu, gumbili, pokem, sayur, buah, babi, kepiting, udang, ikan, dan lain-lain,” ucapnya.

Legislator Papua Tengah melalui mekanisme pengangkatan itu mengusulkan langkah-langkah yang dianggap dapat dilakukan seperti penyiapan lahan lumbung pangan lokal, penyiapan alat pertanian modern, budidaya pangan lokal, pembibinaan produksi, pemasaran hasil, pembinaan pascapanen, dan hasil pengolahan pascapanen.

Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah lanjut Gobai, ada rumpun sagu seluas 7 hektare yang belum terurus di tengah perkebunan kelapa sawit milik  PT Nabire Baru di Wanggar Pantai, Distrik Yaro, Kabupaten Nabire.

Katanya dalam diskusi dengan pihak dari PT Nabire Baru, ke depan perlu kolaborasi antara swasta, masyarakat dan pemerintah guna membangun industri kecil untuk pangan lokal.

“Ini guna mengelola sagu dari rumpun sagu yang ada tetapi juga menampung sagu sagu yang ada dikampung terdekat dan di Kabupaten Nabire. Langkah langkah ini haruslah dirumuskan dalam rencana strategis daerah, sehingga dapat berdampak kepada masyarakat,” ujarnya. (*)