Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Nerlince Wamuar mengapresiasi tindakan pemusnahan aksesori mahkota burung cendrawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA, beberapa hari lalu. Namun, yang ia sesalkan tidak adanya koordinasi pihak BBKSDA dengan lembaga kultur.
“Tugasnya [BBKSDA] memang melindungi flora dan fauna endemik Papua,” ujar Nerlince Wamuar kepada Jubi melalui panggilan aplikasi, Rabu (22/10/2025).
Katanya, kebijakan tersebut memang tepat, bahwa setiap orang yang dengan sengaja membunuh dan menyebarkan hewan dan tumbuhan yang berstatus dilindungi oleh Undang-undang harus disita dan dimusnahkan.
“Misalnya polisi sita minuman keras, harus dimusnahkan. Itu sesuai regulasi yang mengaturnya. Demikian juga BBKSDA melakukan hal serupa sesuai fungsi tugasnya. Supaya ini menjadi edukasi bagi semua orang Papua,” ujar Wamuar.
Menurutnya, masyarakat Papua yang merasa memburuh, membunuh dan memperjulalbeikan burung cenderawasih, Kasuari, dan kuskus pohon, patut menyadari bahwa tindakan memburu hewan-hewan tersebut adalah ilegal.
“Jangan sampai suatu waktu hanya menjadi cerita kepada generasi Papua bahwa, Papua pernah punya burung surga yang indah. BBKSDA juga perlu memperhatikan individu dan kelompok masyarakat yang masih memburuh dan menjual hewan berstatus dilindungi tersebut,” ucapnya.
Wamuar mengatakan, mestinya ada koordinasi dengan MRP sebagai lembaga kultur guna bersama mencari solusi tepat, untuk penanganan penyebaran hewan dan benda sakral yang merupakan ikon budaya masyakarat Papua.
“Cenderawasih itu berbeda dari burung lainnya. Kami orang Tabi punya cerita rakyat dengan mitologinya bahwa burung surga itu dilahirkan seorang perempuan Tabi, sehingga sangat disayangkan jika upaya pemusnahannya dengan cara dibakar,” katanya.
Katanya, apabila BBKSDA berkoodinasi dengan pihak MRP, barang-barang sitaan tersebut akan diarahkan untuk disimpan atau digunakan sebagai hiasan di kantor MRP.
Wamuar menambahkan, pihaknya juga meminta BBKSDA supaya tidak hanya menyita offset satwa ilegal yang tersebar di kota-kota tapi juga memperhatikan hutan sebagai wilayah habitat asli dari hewan-hewan tersebut yang banyak digunduli oleh orang-orang tidak bertanggungjawab.
“Hari ini kami juga sudah menyurati BBKSDA, besok akan dilaksanakan pertemuan bersama kami untuk mendengarkan klarifikasi langsung dari BBKSDA. Kami harap semua pihak bisa proaktif melindungi SDA Papua, khususnya hewan dan tumbuhan endemik yang dilindungi,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku Tabi, Daniel Toto menilai pemusnahan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat dasar hukum perlindungan satwa endemik Papua.
Ia mengingatkan bahwa Gubernur Papua telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 660.1/6501/SET tertanggal 5 Juni 2017, tentang larangan penggunaan Burung Cenderawasih asli sebagai aksesoris dan cinderamata. Namun hingga kini, belum ada peraturan daerah turunan yang ditegaskannya.
“Surat edaran itu sudah delapan tahun, tapi tidak pernah ditindaklanjuti dengan peraturan turunan,” kata Daniel di Jayapura.
“Peristiwa tanggal 20 Oktober itu harus membuka mata Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua untuk segera membuat perdasus atau perdasi agar pengawasan terhadap satwa endemik punya dasar hukum yang kuat.”
Menurut Daniel Toto, pemusnahan offset dilakukan atas persetujuan pemilik barang, yang khawatir terjerat hukum. “Saya pikir pemilik merasa terancam, jadi dia setuju dimusnahkan supaya tidak disalahgunakan pihak lain,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati memberikan komentar di media sosial tanpa memahami dasar hukumnya. “Supaya kita tidak keluar dari rel dan memberikan komentar berlebihan,” katanya.
Sebagai Ketua Dewan Adat Tabi, Daniel turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua yang tersinggung atas peristiwa tersebut. “Tindakan itu bukan melecehkan simbol budaya kita, tapi justru menjaga agar generasi dan warisan budaya tidak musnah,” ujar Daniel Toto. (*)
Discussion about this post