Jayapura, Jubi – Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras, dengan melibatkan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Pertanian, Perdagangan, Polri, dan Perum Bulog, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Bapanas Andi Arman saat groundbreaking 6 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pelepasan Penyaluran Beras SPHP serentak di wilayah Papua, yang digelar di Polda Baru Koya Koso, Kota Jayapura, Selasa (9/12/2025).
Menurut Andi Amran, Satgas ini memiliki mandat utama untuk memastikan stabilitas dan keterjangkauan harga beras.
“Satgas ini dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keterjangkauan harga beras di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga beras maksimal sesuai HET ditingkat konsumen,” jelasnya.
Menurutnya, pembentukan Satgas juga merupakan upaya serius pemerintah dalam menekan harga komoditas pangan utama tersebut, terutama di wilayah Papua Raya.
Bahkan lanjutnya, berdasarkan pemantauan Satgas, harga beras secara nasional telah menunjukkan tren positif.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Satgas atas komitmen dan upaya yang telah dilakukan dalam mengendalikan harga beras agar maksimal sesuai HET,” ujarnya.
Secara umum, kata Andi Amran, harga beras baik premium maupun medium secara nasional mengalami penurunan signifikan. Namun, wilayah Papua Raya masih menghadapi tantangan besar, yang mana harga beras premium masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun ada pergerakan menuju stabilitas.
“Khusus di wilayah Papua raya, harga beras Premium masih di atas HET, akan tetapi sudah mengalami penurunan atau mendekati HET yaitu di Provinsi Papua Selatan (Rp 16.400/kg) dan Papua Tengah (Rp 18.292/kg),” katanya.
Sementara untuk beras Medium, dari enam provinsi di Papua Raya, dua provinsi telah berada di bawah HET. “Sedangkan untuk harga beras Medium, dari 6 provinsi yang ada di Papua raya, terdapat 2 provinsi yang sudah dibawah HET yaitu Provinsi Papua Selatan (Rp 14.625/kg) dan Papua Barat Daya (Rp 15.000/ka),” tambahnya.
Tingginya harga beras di Papua Raya diakui Bapanas sebagai dampak dari biaya logistik yang mahal.
“Masih tingginya harga beras di wilayah Papua raya yang masih di atas HET tidak dapat dipungkiri disebabkan oleh biaya transportasi dan distribusi yang relatif tinggi, terutama karena dipasok dari Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan,” katanya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Tegas Andi Amran, Bapanas meluncurkan strategi baru, dengan membuat gudang filial yang akan di isi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di setiap kabupaten/kota, untuk memangkas biaya transportasi dan distribusi agar masyarakat dapat menikmati harga beras yang terjangkau
“Tidak semua wilayah di Papua raya dapat ditempuh dengan moda transportasi darat, oleh karena itu kami membuat Gudang filial,” jelasnya.
Dia mengatakan secara nasional, realisasi penyaluran Beras (SPHP) per 6 Desember 2025 telah mencapai 680.068 ton atau 45,34 persen dari target 1,5 juta ton. Namun khusus untuk wilayah Timur, realisasi masih perlu ditingkatkan.
“Untuk Kanwil Papua dan Papua Barat, realisasi penyaluran Beras SPHP tahun 2025 per 6 Desember 2025 sebesar 16.763 ton atau 19,17 persen,” katanya.
Peluncuran Penyaluran Beras SPHP Secara Serentak
Dikesempatan yang sama, Bapanas juga melaksanakan peluncuran penyaluran beras SPHP secara serentak ke 32 gudang filial yang tersebar di seluruh wilayah Papua raya, terdiri dari 25 aset Polri, 3 aset Pemda, 1 aset Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan 3 pinjam pakai milik masyarakat.
Total alokasi untuk November-Desember 2025 ke gudang filial di Papua Raya adalah 4.634 ton. Realisasi hingga 6 Desember 2025 sudah mencapai 1.290 ton atau 27,84 persen.
”Hari ini kita melaksanakan launching penyaluran beras SPHP secara serentak di seluruh wilayah Papua raya sebanyak 827,5 ton,” ujarnya.
Andi Amran berjanji, penyaluran akan dimaksimalkan hingga akhir tahun ke masyarakat agar dapat merayakan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 dengan tenang.
“Dengan dilaksanakannya penyaluran SPHP beras di wilayah Papua Raya, diharapkan stabilitas harga dapat terjaga dan tentunya kebijakan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk memastikan harga yang wajar di tingkat konsumen serta tetap terjangkau bagi masyarakat,” harapnya.
“Ke depan, tantangan di sektor pangan akan semakin kompleks. Perubahan iklim, isu keberlanjutan, serta dinamika geopolitik global akan turut mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas pangan nasional,” tutupnya. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat diperlukan,” ujarnya. (*)
Discussion about this post