Jayapura, Jubi – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, Jayapura menggelar rapat pemutakhiran data pekerja rentan di Kota Jayapura untuk calon penerima perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan tahun anggaran 2023.
“Hari ini kami tindak lanjuti untuk rapat dua minggu lalu kita finalisasi data 25.000 pekerja rentan atau tidak mampu yang ada di Kota Jayapura,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, Jayapura, Haryanjas Pasang Kamase, di salah satu hotel, Jumat (26/5/2023).
Finalisasi ini dilakukan supaya 25.000 perlindungan tenaga kerja rentan atau tidak mampu ini tepat sasaran, sehingga betul-betul anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini berdampak kepada masyarakat yang kurang mampu.
“Tujuannya kita berkeinginan bersama-sama dengan Pemkot Jayapura untuk berupaya menetaskan kemiskinan ekstrem sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022,” ujarnya.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, Jayapura berupaya agar masyarakat tidak mampu harus memiliki jaminan sosial dasar sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia.
“Upaya-upaya ini sudah berjalan di Pemkot Jayapura dan sudah kami tindaklanjuti dengan beberapa pertemuan. Pekerja rentan seperti nelayan, tukang ojek, pedagang pinang mama-mama Papua. Diutamakan OAP secara khusus Port Numbay,” ujarnya.
Haryanjas berharap program ini terus berlanjut, karena dampaknya juga pasti akan besar dampak yang diberikan.
“Kalau ini berlanjut selama tiga tahun berturut-turut maka keinginan kita untuk mencapai tingkat pendidikan yang baik itu bisa terjadi,” katanya.
“Bila terjadi risiko sosial seperti meninggal dunia, biasanya anak-anak yang ditinggalkan itu bisa mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah sebesar Rp174 juta untuk dua orang. Itulah harapan kami yang paling besar untuk rencana jangka panjang,” jelasnya.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Keuangan, Widhi Hartanti, berharap finalisasi data penerima manfaat perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan tidak menimbulkan kemiskinan baru.
“Dengan hadirnya perlindungan jajanan sosial seperti itu merupakan kepedulian Pemkot Jayapura dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Saya berharap masyarakat juga mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah demi pembangunan kota,” pungkasnya. (*)
