Sorong, Jubi – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar audiensi dengan para pencari kerja yang tergabung dalam Forum Pencaker Orang Asli Papua (OAP) Raja Ampat di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Selasa (8/10/2024) dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Raja Ampat, Nyoman Sari Buana.
Audiensi tersebut membahas berbagai isu penting terkait perekrutan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024.
Ketua Forum Pencaker Raja Ampat, Iriyanto Umpan mengapresiasi Pemkab Raja Ampat yang telah menggelar audiensi tersebut. Dalam kesempatan itu Iriyanto Umpan menyampaikan akan mengawal realisasi formasi CPNS dan P3K yang dialokasikan khusus untuk OAP sebesar 1599 dari total 5347 formasi, dengan 1999 formasi untuk CPNS.
“Kami sebagai Forum Pencaker OAP akan terus mengawal alokasi ini agar realisasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Jumlah ini tidak boleh berkurang atau bertambah, harus persis seperti yang telah dibagikan,” ujarnya.
1599 kuota yang dialokasikan khusus untuk OAP itu menurutnya sesuai dengan prinsip perbandingan 80:20 antara OAP dan non OAP.
Forum Pencaker juga meminta agar Pemkab, melalui Kepala BKPSDM, dapat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat terkait penyesuaian jadwal pelaksanaan tes CPNS. Hal ini menurut Umpan penting mengingat kondisi geografis Raja Ampat yang berbeda dengan daerah lain.
“Beberapa wilayah seperti Misool, Kofiau, dan Ayau terletak jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga kami meminta agar pelaksanaan tes SKD [Seleksi Kompetensi Dasar] dan SKB [Seleksi Kompetensi Bidang] bisa digabung, seperti yang dilakukan pada formasi tahun 2021,” tambahnya.
Umpan juga menyoroti tantangan terkait pelaksanaan tes yang bertepatan dengan persiapan pilkada, serta banyaknya peserta tes yang juga terlibat sebagai penyelenggara pilkada.
Meskipun permintaan penggabungan tes tersebut diakui cukup sulit dari sisi waktu, pihak BKPSDM menyatakan akan berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.
Dalam audiensi tersebut, Forum Pencaker juga menyerahkan lima poin aspirasi kepada pemerintah, yang diharapkan dapat ditindaklanjuti.
Jolvyn F Kareth, Ketua Forum Pencaker Provinsi Papua Barat Daya, juga mengapresiasi hasil audiensi tersebut. Menurutnya, kuota 1599 formasi untuk OAP di Raja Ampat merupakan angka yang besar dan patut diapresiasi. “Kami akan mengawal proses ini bersama pemerintah daerah, mulai dari seleksi hingga pengumuman hasil, agar kuota tersebut tidak berkurang,” kata Kareth.
Lebih lanjut, Jolvyn Kareth juga menekankan pentingnya pendataan tenaga honorer non-ASN di Kabupaten Raja Ampat. Data sementara menyebutkan ada sekitar 2.000 tenaga honorer yang akan diakomodir dalam kuota P3K. Pendataan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan semua honorer terdata dengan baik.
Kepala BKPSDM Raja Ampat, Nyoman Sari Buana, dalam audiensi tersebut menyatakan pihaknya akan berupaya mengakomodir semua aspirasi para pencaker, baik terkait CPNS formasi 2024 maupun P3K tenaga honorer. “Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan seluruh poin yang disampaikan dalam audiensi ini dapat terealisasi,” tutup Nyoman.
Audiensi ini diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat Raja Ampat, khususnya OAP, terkait perekrutan CPNS dan P3K yang adil dan transparan. (*)
Discussion about this post