Pembangunan Mapolres ditolak warga Dogiyai, Alfred Anouw: Kapolda keliru, ini murni keinginan rakyat

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Alfred Anouw menyatakan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri keliru apabila beranggapan DPRD Kabupaten Dogiyai berpolitik praktis. Pernyataan itu disampaikan Alfred Anouw saat menghubungi Jubi, Jumat (20/5/2022) malam.

Pernyataan Kapolda itu muncul setelah DPRD Dogiyai menyerahkan aspirasi warga Dogiyai ke DPR Papua, yang menolak rencana pembangunan Mapolres di sana.

“Sebagai anak asli Dogiyai yang duduk di DPR Papua, saya menilai pernyataan atau pandangan Kapolda itu keliru,” kata Alfred Anouw.

Menurutnya, apa yang dilakukan DPRD Dogiyai ada bagian dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sebagai wakil rakyat di daerah. DPRD Dogiyai hanya meneruskan aspirasi masyarakat kepada lembaga legislatif di atasnya. Bukan karena unsur politik praktis.

“Itu yang mereka lakukan. Melaksanakan Tupoksi yang semestinya. Bukan karena DPRD Dogiyai berpolitik praktis. Jadi pandangan atau penilaian Kapolda ini justru akan membuat suasana di masyarakat Dogiyai makin kisruh,” ujarnya.

Katanya, sebagai seorang pimpinan lembaga kepolisian, Kapolda tidak mesti menyampainkan pendapat seperti itu. Sebab dianggap tidak elok dan akan memunculkan perdebatan di publik.

Kapolda kata Anouw, mestinya bisa melihat Tupoksi setiap orang atau lembaga. Tidak bisa melihat hanya dari sisi Tupoksi kepolisian.

“Tupoksi lembaga lain mesti dilihat. Karena DPRD Dogiyai hanya melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya. Memang bagi kopolisian mungkin tidak sejalan, namun DPRD Dogiyai hanya meneruskan aspirasi masyarakat dan itulah tupoksi mereka,” ucapnya.

Katanya, keliru apabila Kapolda Papua beranggapan DPRD Dogiyai berpolitik praktis, hanya karena meneruskan aspirasi warga ke DPR Papua. DPRD Dogiyai justru melakukan apa yang mesti mereka lakukan.

Meneruskan aspirasi masyarakat ke lembaga DPR di atasnya, agar ditindak lanjuti kepada pihak terkait lainnya.

“Sebagai anak asli Dogiyai, saya tahu betul sejak dulu masyarakat Dogiyai menolak kehadiran atau pembentukan Polres di sana,” kata Alfred Anouw.

Menurutnya, penolakan itu bukan baru kali ini. Namun sudah ada sebelum ia terpilih menjadi anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Paniai, Nabire dan Mimika pada pemilu 2019 silam.

Katanya, untuk itulah sejak duduk di DPR Papua, ia juga beberapa kali menyatakan bahwa masyarakat Dogiyai menolak kehadiran Polres di sana. Sebab mereka punya trauma masa lalu.

“Ini murni keinginan rakyat dan mereka pernah sampaikan kepada saya. Tugas kami DPR itu hanya meneruskan aspirasi masyarakat. Termasuk kami di DPR Papua, aspirasi itu akan dilanjutkan ke DPR RI, dan para pemangku kepentingan berwenang untuk ditindak lanjuti oleh pihak yang berkompeten memutuskan masalah ini,” ucapnya.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius Fakhiri menyatakan, para pejabat di Papua jangan bermain politik praktis, dan mengatasnamakan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Kapolda Papua berkaitan dengan penyampaian aspirasi oleh DPRD Kabupaten Dogiyai yang diserahkan ke DPR Papua, 17 Mei 2022. Salah satu aspirasi itu adalah penolakan pembangunan Polres di Dogiyai.

“Setop memainkan politik praktis. Jangan selalu membuat hal yang seolah itu dari masyarakat. Saya sudah lantik (pejabat Polres) dan segera saya minta Kapolres baru mengambil langkah-langkah pendekatan,” kata Mathius D Fakhiri, Rabu (18/5/2022).

Ia mempertanyakan apabila ada unsur pemerintah apalagi DPR yang menggunakan lambang garuda dan dibiayai negara menyampaikan aspirasi seperti itu.

“Selaku Kapolda saya mempertanyakan itu. Namun akan kami lakukan langkah-langkah pendekatan. Kami akan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Namun pejabat di daerah menghentikan permainan politik praktis,” ucapnya. (*)