Kemitraan Statistik Indonesia–Australia, Memperkuat Pembuatan Kebijakan yang Berbasis Bukti

Jayapura, Jubi — Australia’s Chief Statistician, dari Australian Bureau of Statistics (ABS), Dr. David Gruen, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) baru di Bali, kemarin.

Penandatanganan MoU yang disaksikan oleh Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menandai 30 tahun kolaborasi antara ABS dan BPS. Kedutaan Besar Australia mendukung kemitraan BPS–ABS melalui Kemitraan Australia–Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera). Demikian keterangan pers yang diterima Jubi.id dari [email protected].au, Rabu (3/12/2025).

Dr. Gruen menekankan nilai dan kekuatan kemitraan BPS–ABS yang telah berlangsung selama beberapa dekade. “Acara ini memberikan kesempatan yang luar biasa untuk merayakan kemitraan yang erat dan langgeng antara BPS dan ABS, yang telah berkembang selama 30 tahun terakhir sejak MoU pertama ditandatangani pada tahun 1995,” ujarnya. “Kemitraan yang telah berlangsung lama dan mendalam merupakan bukti kekuatan dan manfaat bersama yang diberikannya bagi masing-masing organisasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Widyasanti, mengatakan, “Minggu ini, kita sepakat untuk membawa kerja sama ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya memperkuat kemitraan, tetapi juga membangun persahabatan. Dengan hubungan yang lebih baik, kita membangun kepercayaan dan saling menghormati, sehingga kedua pihak dapat tumbuh bersama dan saling mendukung untuk mencapai visi menjadi lembaga statistik nasional (NSO) berkelas dunia di masa depan.”

“Kolaborasi ini mendukung kebijakan yang lebih berbasis data dan memastikan Australia dan Indonesia akan bekerja sama lebih erat dalam isu-isu statistik lintas batas yang menjadi kepentingan bersama,” ujar Kuasa Usaha Kamath.

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman, Dr. Gruen dan Ibu Widyasanti membuka pelatihan kepemimpinan bagi lebih dari 60 pemimpin dari kantor pusat dan kantor daerah BPS. Mereka mendesak para pemimpin untuk membentuk sistem statistik nasional yang efektif dan modern di Indonesia agar dapat terus mendukung kebijakan berbasis bukti untuk pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif serta penanggulangan kemiskinan. (*)