Jayapura, Jubi — Nay Aung, demikian nama salah satu jurnalis investigasi muda dari Myanmar yang ikut dalam pertemuan dan sharing informasi yang diprakarsai oleh Splice dan Beta 2025 Program di Chiang Mai, Thailand, pada 26–27 November lalu. Ia menuturkan bagaimana ia harus menyelamatkan diri dan meninggalkan Myanmar karena melaporkan artikel investigasi tentang korupsi dan pelanggaran demokrasi di negaranya. Gara-gara laporan tersebut, ia terpaksa melarikan diri dari ancaman sepatu lars serdadu Myanmar.
“Saya sudah empat tahun tinggal di Chiang Mai dan mendirikan media The Nation Voice Myanmar,” katanya kepada Jubi.id di sela-sela istirahat makan siang di Chiang Mai, 26 November 2025 lalu.
Ia menambahkan bahwa setelah melakukan investigasi tersebut, jiwanya sangat terancam sehingga ia harus meninggalkan negara kelahirannya. Kini, jurnalis kelahiran 1988 itu menetap di Chiang Mai, wilayah utara Thailand yang berbatasan dengan Myanmar sejak 2021.
“Ada juga adik-adik kita dari Myanmar yang kuliah di Universitas Chiang Mai dan bekerja secara freelance. Dalam acara Splice dan Beta ini, terdapat beberapa panitia dari Myanmar, termasuk koordinatornya,” kata Nay Aung.
Sementara itu, Alan, salah satu pendiri Splice dan Beta, mengatakan bahwa ada beberapa panitia dan koordinator yang berasal dari Myanmar. “Mereka sudah menetap di Chiang Mai sejak empat tahun lalu dan berkuliah di Universitas Chiang Mai,” kata Alan.
Jubi.id mencatat beberapa warga Myanmar yang juga ikut dalam Splice dan Beta 2025, seperti Nang Nyi, produser Splice Beta selama tiga tahun; Khant Khant Zar Nyi, staf dari Myanmar sekaligus alumni Asian Institute of Technology dan Chiang Mai University (2022); serta Emerald, perempuan muda lincah dari Myanmar yang menjadi relawan Splice Beta 2025 Program.
Junta Militer Myanmar
Junta militer Myanmar mengambil alih kendali negara melalui kudeta pada Senin, 1 Februari 2021. Mereka menggulingkan pemerintahan hasil pemilihan demokratis dengan menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penggerebekan dini hari.
Peristiwa kudeta inilah yang membuat jurnalis investigasi Nay Aung dan banyak aktivis muda dari Myanmar harus mengungsi dan berjuang dari Chiang Mai, melawan kekerasan rezim junta militer.
Ketegangan antara pemerintah sipil dan militer semakin memuncak setelah tentara menuduh pemerintah mencurangi pemilihan parlemen November 2020.
Panglima Tertinggi Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing, kemudian mengumumkan bahwa ia mengambil alih kekuasaan, sembari menuduh adanya kecurangan pemilu 2020 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi.
Sejak kudeta, junta militer telah menindas hak asasi manusia warga negara, memperburuk konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun, serta memperdalam krisis ekonomi dan kemanusiaan. Mengutip laporan www.hrw.org, banyak orang melarikan diri dari penindasan, pertempuran, dan kurangnya bantuan ke negara-negara tetangga, bergabung dengan jutaan migran dan pencari suaka Myanmar yang telah lama hidup di luar negeri.
Lebih dari 4 juta warga Myanmar kini berada di Thailand, hampir setengahnya tidak memiliki dokumen, dan menghadapi ancaman pelecehan, penangkapan, serta deportasi.
Thailand tidak mengakui status pengungsi. Langkah-langkah terbatas yang diberlakukan untuk “orang-orang yang dilindungi” tidak dapat diakses oleh sebagian besar warga Myanmar. Akibatnya, banyak dari mereka termasuk anak-anak tidak memiliki akses legal terhadap layanan kesehatan, pendidikan, maupun pekerjaan.
Realitas yang mereka hadapi adalah hidup dalam ketakutan dan keterbatasan, bahkan sering menjalani “tahanan rumah” demi menghindari pemerasan oleh aparat atau jaringan keamanan semi-formal Thailand terhadap migran tidak berdokumen. (*)
Discussion about this post