Sorong, Jubi – Ketua Klasis Sorong GKI di Tanah Papua periode 2022–2027, Pdt. Jeane Haurissa, secara terbuka menegaskan sikap gereja terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN, gereja tidak bisa diam terhadap persoalan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh proyek-proyek besar atas nama pembangunan.
“Saya menyatakan dengan jelas bahwa dalam pengakuan iman GKI di Tanah Papua, khususnya alinea kedelapan, kita punya tanggung jawab untuk menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan umat manusia,” katanya saat menghadiri pemutaran film berjudul ‘Sa Punya Hutan Hancur’ dan diskusi bertajuk Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Se-Sorong Raya: PSN Untuk Siapa?” yang digelar di Belantara Papua, Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (11/2/2026).
Dalam forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat sipil itu, Pdt. Jeane menekankan bahwa GKI di Tanah Papua memiliki dasar teologis yang jelas dalam menyikapi persoalan lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam kita tentu sudah ada pernyataan dari Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. PGI menolak PSN.
“Dan kita bagian dari PGI. GKI di Tanah Papua adalah bagian dari PGI. Maka tentu sikap itu juga menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Menurutnya, penolakan terhadap PSN bukanlah sikap emosional, melainkan sikap iman yang berdasar pada pengakuan gereja dan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan.
Pdt. Jeane menegaskan gereja tidak boleh berpihak pada kepentingan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Ia menjelaskan, sikap para pendeta GKI dalam persoalan tersebut didasari pengakuan iman yang tegas serta tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan.
Diskusi tersebut mengangkat kritik keras terhadap PSN yang dinilai lebih menguntungkan korporasi dibanding rakyat. Dalam forum itu disebutkan bahwa di Merauke lebih dari dua juta hektare tutupan hutan telah dibuka, memicu deforestasi besar-besaran, hilangnya keanekaragaman hayati, serta mendorong masyarakat adat ke jurang kemiskinan ekstrem.
“Kalau proyek strategis itu justru membawa kesengsaraan, merusak hutan, merampas tanah adat, dan memiskinkan rakyat, maka kita patut bertanya: ini proyek untuk siapa?” katanya dalam forum diskusi.
Di Sorong Raya sendiri, disebutkan bahwa lebih dari 98 ribu hektare hutan ditargetkan untuk ekspansi perkebunan sawit, dan saat ini tinggal menunggu persetujuan Gubernur Papua Barat Daya. Ancaman tersebut dinilai sebagai bom waktu kerusakan ekologis yang dapat menghancurkan ruang hidup masyarakat adat.
Menanggapi situasi itu, Pdt. Jeane mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak apatis kita harus terbuka pikiran, berdiskusi, dan melihat persoalan ini sebagai tanggung jawab bersama.
“Gereja tidak berdiri sendiri. Ini perjuangan kemanusiaan,” katanya
Pdt. Jeane juga menyoroti bahwa pendekatan keamanan yang kerap mengiringi proyek-proyek besar justru memperkeruh situasi di lapangan kalau setiap suara kritis dijawab dengan intimidasi atau pendekatan aparat, itu bukan solusi. Itu hanya memperdalam luka masyarakat adat punya hak untuk berbicara tentang tanahnya sendiri tanpa rasa takut,tegasnya
Ia mengingatkan bahwa Papua bukan ruang eksperimen ekonomi yang bisa diperlakukan semaunya oleh pemodal dan elit kekuasaan dan di tanah papua ini bukan laboratorium investasi ini tanah hidup. Di sini ada nilai adat, ada spiritualitas, ada relasi manusia dengan alam yang tidak bisa diukur dengan angka-angka proyek,” ujarnya.
Dalam agenda nonton bareng, diskusi, dan konsolidasi bertajuk “PSN untuk Siapa?” yang digelar Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi se-Sorong Raya (SRP-PDSR) itu, peserta forum secara resmi mendeklarasikan pembentukan Front Masyarakat Adat Domberai Tolak PSN dan Militerisme.
Front ini dibentuk sebagai wadah konsolidasi terbuka lintas elemen masyarakat adat Domberai untuk menghadapi ekspansi proyek-proyek strategis nasional yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat. Selain deklarasi sikap, forum juga menyepakati penyusunan langkah strategis, mulai dari advokasi hukum, kampanye publik, hingga konsolidasi aksi damai apabila diperlukan.
“Pembentukan wadah ini bukan reaksi spontan, melainkan sikap politik masyarakat adat dalam mempertahankan tanah dan martabatnya. Ia menyebut front tersebut bukan organisasi elit, melainkan wadah perjuangan rakyat,” Ketua Front yang baru dibentuk, Musell Safkaur
Sementara itu, tim komunikasi kampanye hutan Greenpeace Indonesia di Sorong, Samuel Moifilit dalam pemaparannya menilai bahwa PSN sarat dengan kepentingan bisnis korporasi besar.
“PSN selalu diklaim sebagai kepentingan nasional. Tapi siapa yang paling diuntungkan? Korporasi besar. Sementara masyarakat adat kehilangan hutan, kehilangan sumber pangan, dan kehilangan hak atas wilayahnya,” ujar Samuel.
Samuel Moifilit kembali menekankan pentingnya solidaritas lintas wilayah untuk menghadapi proyek-proyek skala besar yang terhubung dengan kepentingan nasional dan global dan apa yang terjadi di Papua bukan peristiwa terpisah.
“Ini bagian dari model pembangunan ekstraktif yang terjadi di seluruh Indonesia karena itu, perjuangan masyarakat adat Domberai harus terhubung dengan gerakan nasional dan internasional,” jelasnya.
Ia menilai bahwa kerusakan ekologis di Papua akan berdampak luas, bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi benteng terakhir hutan tropis Indonesia dan dunia.
“Jika hutan hutan ini dihancurkan untuk sawit, tambang atau proyek pangan skala besar, maka dampaknya bukan hanya lokal krisis iklim akan semakin parah,” katanya.(*)
Discussion about this post