Jayapura, Jubi – Sabtu 14 Februari 2026, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Pos Sorong resmi melapor dugaan penyiksaan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Resort Sorong Kota kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Papua Barat Daya (Propam Polda Papua Barat Daya).
Kasus penyiksaan warga sipil oleh anggota POLRI ini terjadi pada tanggal 10 Mei 2025, saat korban bersama istrinya sedang memancing di kompleks belakang (kini kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya) tiba-tiba didatangi sekelompok orang lalu menangkap korban dan dibawa dengan mobil, belakangan diketahui mereka adalah anggota POLRI. Menurut pengakuan korban dia dipaksa untuk mengaku telah mencuri dua unit motor. Korban mengaku dipukul menggunakan kayu, bambu, besi, gembok besi, hingga selang agar dia mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan.
“Penyiksaan kepada korban merupakan tindakan yang bertentangan dengan berbagai peraturan (regeling),” jelas LBH Papua Pos Sorong dalam rilis persnya yang diterima Jubi, pada Sabtu (14/2/2026).
Peraturan itu diantaranya: UUD 1945 Pasal 28G ayat 2 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khusus berkaitan dengan hak atas rasa aman sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”
Atas hal tersebut LBH Papua Pos Sorong menilai penangkapan yang disertai dengan penyiksaan oleh oknum anggota POLRI kepada Ortisan Tarage adalah pelanggaran kemanusiaan serius. Dan penanganan tindak pidana menggunakan cara-cara kekerasan tanpa Standar Operasional yang tepat adalah bentuk pelanggaran hukum yang serius dan tidak dapat dibenarkan. LBH Papua Pos Sorong juga menekankan bahwa penangkapan yang dilakukan didasarkan pada Surat Perintah, sehingga kasus ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan perintah.
Dengan demikian, Lembaga Bantuan Hukum Papua Pos Sorong mendesak agar :
1. Bidang Profesi dan Pengamanan, Kepolisian Daerah Papua Barat Daya didesak untuk segera melakukan Penindakan Disiplin kepada anggota POLRI yang terlibat dalam Kasus Penyiksaan tersebut;
2. Bidang Profesi dan Pengamanan, Kepolisian Daerah Papua Barat Daya didesak juga untuk melakukan penyidikan kepada Anggota POLRI yang diduga melakukan tindak pidana tersebut secara transparan dan profesional;
3. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, agar tidak diam dan menormalisasikan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh bawahannya;
4. Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota Cq Penyidik yang ditugaskan agar segera menetapkan terduga pelaku penyiksaan sebagai tersangka mengingat kasus ini telah memenuhi dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 dan/atau Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*)
Discussion about this post