Sorong, Jubi – Pendamping Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS) telah mempersiapkan data ribuan mama-mama pedagang Papua untuk diserahkan kepada Gubernur Elisa Kambu pada Kamis, 10 Juli 2025. Hal itu terungkap pada rapat koordinasi terakhir P2MPKS dan mama pedagang Papua di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (8/7/2025).
“Agenda pertemuan ini penting, karena kami akan menyerahkan hasil pendataan ribuan mama-mama pedagang Papua, sesuai permintaan langsung dari Gubernur Elisa Kambu pada pertemuan kami tanggal 25 April 2025 lalu,” pendamping utama P2MPKS, ujar Yohanes Mambrasar.
Dalam pertemuan sebelumnya, Gubernur Elisa Kambu telah menyampaikan secara lisan bahwa ia menerima dan mendukung aspirasi pedagang Papua, termasuk penguatan modal usaha, pembangunan fasilitas, dan penyediaan pasar khusus untuk mama-mama Papua. Gubernur pun memberikan mandat kepada P2MPKS untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pedagang asli Papua di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami tidak hanya mendata. Kami juga sudah bentuk lebih dari 60 pengurus pedagang tingkat kompleks dan kampung, terutama di area Kota Sorong, Aimas, Mariat Pante, sampai Mariat Gunung,” katanya.
Mereka juga telah bertemu mama-mama pedagang Papua di 56 titik untuk mendengar langsung kondisi mereka dan menyatukan suara mereka dalam satu wadah yang terorganisir. Pendataan dilakukan secara langsung ke pasar-pasar besar, pasar kompleks, emperan jalan, bahkan ke para pelaku usaha rumahan di enam kabupaten/kota: Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, dan Sorong Selatan.
“Dari pendataan ini, kami berhasil mengumpulkan lebih dari 4.000 data pedagang Papua, dan 95 persen dari mereka adalah perempuan Papua,” ujar Yohanes.
Tidak hanya berhenti pada pendataan, P2MPKS juga telah melakukan konsolidasi internal. Mereka membentuk kelompok-kelompok pedagang berdasarkan wilayah dan pasar, lengkap dengan struktur pengurusnya yang terdiri dari koordinator dan sekretaris.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar membangun sistem koordinasi yang efektif antar pedagang dan sebagai jembatan langsung antara pedagang dan pemerintah.
“Ini bukan sekadar agenda jangka pendek. Kami sedang membangun sistem permanen agar hak-hak mama-mama Papua sebagai pelaku ekonomi rakyat kecil tidak hanya didengar saat kampanye, tetapi direspon setiap tahun oleh negara. Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi orang asli Papua,” tegasnya.
Usai rapat konsolidasi pada Sabtu lalu, P2MPKS bersama para mama-mama pedagang langsung melakukan berbagai persiapan jelang pertemuan dengan Gubernur.
Mama-mama sangat antusias. Mereka sudah siapkan poster, baliho, dan seruan damai. Mereka juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi ke bagian umum dan protokoler Kantor Gubernur yang menjelaskan bahwa ini bukan aksi demo. “Ini pertemuan resmi dan bermartabat antara rakyat dan pemimpinnya,” jelas Yohanes.
Menurut rencana, lebih dari 500 orang mama-mama pedagang Papua dari berbagai kabupaten dan kota akan hadir langsung ke Kantor Gubernur PBD. Mereka akan datang membawa harapan, data konkrit, dan semangat kolaborasi.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momen penting dalam sejarah pergerakan ekonomi kerakyatan di Papua Barat Daya, di mana suara dan kebutuhan mama-mama pedagang Papua benar-benar menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.(*)
Discussion about this post