Sorong, Jubi – Persiapan perayaan Natal yang digelar para pencari kerja- pencaker Orang Asli Papua (OAP) di kantor Gubernur Papua Barat Daya berakhir ricuh setelah dibubarkan secara paksa oleh pemerintah provinsi.
Pembubaran ini memicu ketegangan, dengan Forum Pencaker OAP menilai pemerintah mengabaikan hak-hak mereka yang diatur dalam otonomi khusus.
Insiden ini melibatkan dua pejabat pemerintah provinsi, Yance Kambu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, serta Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya. Keduanya meminta massa membubarkan diri dan menemui Penjabat Gubernur. Namun, permintaan tersebut ditolak, dengan alasan pertemuan baru akan dilakukan setelah perayaan Natal selesai.
Kericuhan terjadi ketika kedua pejabat tersebut diduga melakukan tindakan anarkis, termasuk merusak alat-alat suara milik pencaker. Aksi ini semakin memicu kemarahan massa yang telah menginap di lokasi selama beberapa hari.
Forum Pencaker OAP menggelar aksi damai untuk menuntut kejelasan atas pembagian kuota CPNS 2024. Mereka menilai pemerintah tidak memenuhi amanat otonomi khusus yang menetapkan 80 persen kuota untuk OAP dan 20 persen untuk non-OAP.
“Kami sudah lima hari di sini untuk mengawal masalah ini. Tapi pemerintah malah datang merusak alat kami dan berbicara tidak sopan. Bukannya menyelesaikan masalah, mereka malah membuat ricuh,” ujar Marten Kareth, salah satu anggota Forum Pencaker.
Ia juga menyoroti adanya formasi kosong dalam kuota CPNS 2024 yang seharusnya menjadi hak OAP.
“Kami berharap Presiden dan Wakil Presiden turun tangan. Walaupun kualifikasi pendidikan kami belum memenuhi, ada lembaga yang bisa melatih melalui diklat agar kami siap bekerja sebagai ASN,” tambahnya.
Forum Pencaker menuntut pemerintah untuk segera mengisi formasi kosong dengan pencaker OAP yang telah mencapai passing grade. Mereka juga mendesak dilakukan verifikasi data pelamar untuk memastikan kuota OAP tidak disalahgunakan oleh non-OAP. Selain itu, mereka meminta perhatian dari pemerintah pusat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, agar kebijakan otonomi khusus benar-benar dijalankan.
Kris Asmuruf, satu di antara perwakilan Forum Pencaker, menilai pemerintah daerah tidak peka terhadap aspirasi masyarakat OAP. Ia mengingatkan pentingnya integritas dalam implementasi otonomi khusus.
“Kami merasa hak kami diabaikan. Pemerintah pusat harus mengontrol daerah agar hak-hak afirmatif kami tidak dijual oleh Papua sendiri,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, para pencaker OAP masih bertahan di kantor Gubernur Papua Barat Daya. Perayaan Natal yang semula direncanakan di lokasi tersebut kini berubah menjadi simbol perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan. Pemerintah provinsi belum memberikan tanggapan resmi atas insiden ini. (*)
Discussion about this post