Pemprov Papua Tengah sosialisasikan sekolah kedinasan selain IPDN

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mulai mensosialisasikan sekolah kedinasan selain Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Sosialisasi digelar di Kabupaten Puncak, Rabu (15/4/2026).

Sosialisasi yang disebut langkah strategis mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda Papua Tengah itu, dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, Asiten II dan III Setda Puncak, perwakilan pemerintah daerah dan siswa/siswi SMA/SMK di Kabupaten Puncak.

Kepala Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Papua Tengah, Wanda Joice Tangkere, S.Sos,M.IP, mewakili Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP, M.M mengatakan sosialisasi bertujuan memperluas wawasan pelajar mengenai pilihan sekolah kedinasan, agat tidak hanya terbatas pada IPDN.

“Masih banyak sekolah kedinasan lain yang memiliki peluang besar bagi masa depan generasi Papua Tengah. Ini menjadi bagian dari program prioritas Gubernur untuk meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan kedinasan,” kata Wanda Joice Tangkere.

Sekolah kedinasan yang diperkenalkan dalam sosialisasi tersebut adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

Menurutnya, sebagai bentuk keseriusan pemerintah provinsi, BKPSDM Papua Tengah juga menyiapkan program pembinaan bagi putra-putri daerah yang berminat.

Para peserta akan mengikuti bimbingan belajar intensif selama satu bulan di Jayapura, guna mempersiapkan diri menghadapi seleksi nasional yang kompetitif.

“Program ini diharapkan mampu mencetak generasi muda Papua Tengah yang unggul, berdaya saing, dan siap mengisi berbagai posisi strategis di instansi pemerintahan di masa depan,” ucapnya.

Katanya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus membuka akses pendidikan dan menciptakan peluang yang lebih luas bagi anak-anak asli Papua, demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata. (*)