Jayapura, Jubi – Kepala Balai Wilayah Sungai Papua atau BWSP Nimbrot Rumaropen menyatakan pihaknya selalu melibatkan pengusaha jasa konstruksi asli Papua dalam mengerjakan proyek di Papua. Akan tetapi, Rumaropen menyatakan paket pengerjaan di Papua jumlahnya memang terbatas.
Hal itu dinyatakan Rumaropen di Kota Jayapura pada Senin (31/7/2023), untuk menanggapi demonstrasi sejumlah pengusaha jasa konstruksi asli Papua di kantornya pada Senin. Ia membantah jika BWSP dinilai lalai menjalankan aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Rumaropen menyatakan ada tujuh paket pengerjaan pada 2023. Menurut Rumaropen, ketujuh paket itu seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh BWSP, tetapi akhirnya dibagikan dan diprioritaskan untuk dikerjakan pengusaha jasa konstruksi asli Papua.
Rumaropen mencontohkan proyek pengerjaan sungai di Kabupaten Jayapura senilai Rp321 juta. “Pengerjaan itu seharusnya kami kerjakan sendiri. Kami bisa keruk sungai sendiri, karena kami punya alat sendiri. Kebijakan kami, banyak teman-teman Papua yang minta yang kami ubah model sistem kontraktual dengan sistem pengadaan langsung. Jadi kami tidak kerja. [Itu] salah satu bentuk berdayakan mereka,” kata Rumaropen kepada wartawan.
Akan tetapi, jumlah proyek BWSP terbatas, sementara jumlah pengusaha jasa konstruksi asli Papua yang mencari proyek di BWSP banyak. “Yang datang lebih banyak daripada [proyek] yang tersedia,” kata Rumaropen.
Rumaropen juga menyatakan pihaknya akan mencari sub kontraktor pekerjaan saluran irigasi Bendungan Wanggar di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Rumaropen menyatakan jaringan irigasi itu sekitar 10 kilometer, dengan total nilai proyek sekitar Rp20 miliar.
Rumaropen menyatakan hal itu merupakan bagian dari pemberdayaan terhadap pengusaha jasa konstruksi asli Papua. “Yang nilai besar, kita mau sub-kontrak di Kabupaten Nabire, pembangunan bendungan Wanggar dan jaringan irigasi. Kami rencana pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus seperti saluran irigasi [akan dikerjakan] sub kontraktor. Kami sudah sampaikan ke penyedia jasa supaya memberdayakan [pengusaha orang asli Papua],” ujarnya.
Rumaropen menyatakan selama ini belum ada sistem informasi yang terbuka yang bisa mengecek paket pengadaan yang bisa diberikan kepada pengusaha Papua. Rumaropen menyatakan pihaknya sedang membahas masalah itu dengan tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar membuat regulasi untuk memberdayakan pengusaha orang asli Papua.
“Nilai paket di Papua tidak banyak, jumlah pengusaha banyak. Tiap pengusaha punya asosiasi masing-masing, semua minta dilibatkan,” katanya.
Rumaropen menyatakan tidak pernah menjanjikan proyek pengerjaan kepada pengusaha orang asli Papua. Rumaropen menyarankan pengusaha asli Papua untuk mengikuti pembinaan di Balai Jasa Konstruksi, agar merkea bisa berkompetisi mengikuti tender proyek di Papua.
“Proyek Rp1 miliar bukan ada di kami, adanya di BP2JK melalui proses tender. Balai Jasa Konstruksi bertugas melakukan pembinaan terhadap pengusaha Papua. Kami balai yang melaksanakan pengerjaan fisik. Itu Balai Jasa Konstruksi bisa ajar bagaimana caranya supaya ikut tender bisa menang. Kalau mereka bisa bersaing [tender proyek yang nilainya] di atas Rp1 miliar, kami dorong. Yang penting mereka dilatih,” ujarnya. (*)
