Manokwari, Jubi – Tokoh Pemuda Arfak Yustinus Meidodga menyebut penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua Barat sebagai momen Polda Papua Barat memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan masyarakat di wilayah Hukum Papua Barat.
“Saya kira penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di KPU Papua Barat jadi momen Tipikor Polda memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan masyarakat di Papua Barat,” kata Yustinus Meidodga dalam rangka HUT Bhayangkara ke-79, Rabu (2/7/2025).
Meidodga menilai bahwa KPU merupakan lembaga independent, orang-orang di dalam harus dipastikan bersih dari masalah hukum maupun persoalan moral, sehingga di masa yang akan datang proses seleksi para Komisioner KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten, panitia seleksi perlu memperhatikan urusan hukum dan moral setiap calon dengan teliti.
“Jangan sampai dikemudian hari ketika telah ditetapkan oleh pansel baru ada masalah hukum menjerat para komisioner, hal ini harusnya di perhatikan Pansel secara teliti setiap individu calon,” katanya.
Polda Papua Barat saat ini melakukan penyelidikan terkait penggunaan dana hibah di KPU Papua Barat terkait penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah dan Pileg 2024.
Direskrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Sonny Tampubolon mengatakan bahwa penyelidikan oleh penyidik Tipikor difokuskan pada penggunaan dana hibah di KPU Provinsi Papua Barat.
“Kita memeriksa KPU Provinsi tapi karena ada hibah yang diberikan ke masing-masing KPU Kabupaten maka dari itukan terkait, kita panggil juga semua KPU Kabupaten,” kata Dirkrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Sonny Tampubolon, Selasa (1/7/2025).
Sonny mengungkap penyidik telah memanggil dan memeriksa saksi serta menyita dokumen di KPU Provinsi dan beberapa KPU Kabupaten.
“Ia kemarin kita memanggil saksi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Fakfak intinya seluruh KPU termasuk kemarin KPU Manokwari,” kata Dirkrimsus Polda Papua Barat.
Dia menyebut setelah diterima dokumen penyidik akan melakukan penelitian dokumen tertentu. “Saksi yang dipanggil semua koperatif yang kita panggil kemarin Sekertaris dan Bendahara, ini dilakukan secara maraton,” ujarnya.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ignatius Benny Prabowo menanggapi citra dan kinerja Polri terutama Polda Papua Barat yang dievaluasi mengatakan tentu banyak hal. Polda Papua Barat selalu dievaluasi oleh Mabes Polri.
“Kami juga melaksanakan Makan bergizi gratis mendukung program pemerintah tersebut secara bertahap kita sudah bangun dapur dan jagung kita lakukan tahap kedua,” kata Benny Prabowo
“Momen 1 Juli refleksi satu tahun kinerja dari Polda Papua Barat, banyak kekurangan kalau internal masalah profesional anggota misalnya konsumsi miras,” kata Kabid Humas
Mengenai pelayanan dalam internal sesuai dengan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan “Untuk jajaran Reskrim baik di Polda maupun di Polres kita sesuai dengan prosedur penyelidikan kita konsisten dengan penegakan hukum,” ujarnya.
Meski demikian Kabid Humas mengakui bahwa Polda Papua Barat saat ini mengalami keterbatasan jumlah personil dan profesional personel dibutuhkan pelatihan-pelatihan.
“Ke depan mungkin Mabes Polri melakukan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan profesional anggota,” ujarnya (*)
Discussion about this post